Prabowo Subianto

Jakarta (indonesiajurnal.com)–Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

Menurut Prabowo, Pilpres 2014 berjalan dengan tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana Pemilu KPU tidak adil dan tidak demokratis, serta melanggar peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri.

“Kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014,” tegas Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Prabowo juga menambahkan, ia bersama wakilnya akan menerima apa pun hasil pemilihan presiden yang akan ditetapkan oleh KPU.

“Kami, Prabowo-Hatta, siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,” lanjut Prabowo yang didampingi sejumpah elit parpol koalisi merah putih seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Waketum PD Max Sopacua, Waketum Gerindra Fadli Zon, Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Cawapres Hatta Rajasa tidak nampak.

Prabowo menuturkan tim hukumnya telah melaporkan kecurangan yang luar biasa. Banyaknya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang tapi yang datang 800 orang itu berarti tidak jujur dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan dan ratusan surat suara itu tidak demokratis,” katanya.  (DR)

Slank

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Di tahun politik 2014 masa kampanye menjadi hal yang dinantikan sebagian musisi. Betapa tidak, tawaran partai ke musisi untuk manggung pasti berlimpah. Tentunya, pendapatan musisi juga akan meningkat.

Namun tidak halnya dengan kelompok musik Slank. Grup music handal ini justru menolak tawaran untuk kampanye.  Mereka memilih vakum.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menolak menerima tawaran partai saat kampanye,” ujar salah seorang personil Slank, Bimbim, di Jakarta, Minggu (23/03/2014).

Alasan Slank punya sikap seperti itu karena  mereka menganggap belum ada partai yang layak untuk mendapatkan dukungan.

“Kami tidak mau bertindak bodoh dengan salah melakukan dukungan, kami tentu akan mendukung sesuatu yang kami anggap layak,” ujar penggebuk drum yang bermarkas di Gang Potlot itu.

Menurut Bimbim, dulu kelompok musiknya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa layak. Berbicara partai, ia masih meragukannya. Sikap Slank ini, kata Bimbim, konsisten dengan idealisme yang selama ini mereka bangun.

“Slank berdiri di atas semua golongan, jika kami mendukung salah satu partai itu berarti kami melakukan penghianatan.” (Wijaya K)