Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong pimpinan instansi untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan bangsa.

Menurut Menteri Tjahjo, terdapat empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme, dan bencana alam, termasuk di dalamnya pandemi Covid-19 saat ini.

Di hadapan para peserta diklat kepemimpinan tingkat I, Tjahjo menyampaikan harapan agar para peserta mampu mengatasi empat tantangan bangsa tersebut. Mereka juga diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di instansi masing-masing dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini maupun pasca pandemi kelak.

“Yang paling utama para peserta harus mampu mengatasi empat tantangan tersebut setelah para peserta kembali bekerja di instansinya masing-masing. Integrasi, kolaborasi, dan soliditas yang sudah dibangun para peserta selama diklat kepemimpinan hendaknya terus dibina dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kerja sama baik antar-instansi,” ujarnya saat Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Lanjutnya dikatakan, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, telah memorakporandakan perekonomian bangsa bahkan berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan.

Untuk itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tangguh harus optimis memerangi pandemi ini. “Diperlukan koordinasi dan semangat gotong royong mengatasi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin,” ujarnya dalam siaran persnya.

Dalam diklat kepemimpinan, Menteri PAN RB menjelaskan bahwa para peserta telah membuat dan mengimplementasi proyek perubahan. Inovasi yang diciptakan oleh para peserta diharapkan membawa perubahan birokrasi dan terus menunjukkan keberlanjutan.

Selain itu, Menteri Tjahjo juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepada daerah (pilkada). Aparat Kepolisian dan TNI berperan penting untuk menjaga pelaksanaan pilkada agar berjalan aman, tertib, dan damai.

Di samping itu, aparatur sipil negara (ASN) juga mempunyai peranan penting dalam pilkada serentak dengan menjaga netralitas ASN saat pilkada.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 telah diterbitkan pada 10 September 2020. Diharapkan seluruh ASN tidak terlibat dalam politik praktis di masa pilkada serentak.

“Masing-masing kementerian/lembaga/pemda diharapkan dapat membantu menjaga netralitas ASN untuk suksesnya pilkada tersebut,” tukasnya.

Menteri Tjahjo mengucapkan selamat kepada sepuluh peserta terbaik yang berkesempatan hadir secara classical dalam Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV maupun yang mengikuti jalannya upacara penutupan secara virtual. (Wan)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Dalam memilih pemimpin tidak ada dikotomi militer dan sipil. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI dan Polri diharapkan tidak terpaku pada calon presiden dengan background militer.

Demikian ditegaskan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/03/2014).

“Purnawirawan yang punya prinsip sapta marga dan Pancasilais saya kira tidak terpaku pada capres yang unsur TNI. Saya kira jangan ada dikotomi sipil militer,” tandasnya.

PDIP, tukas Tjahjo, juga berharap TNI dan Polri yang masih aktif bersikap netral di Pemilu 2014. “Tapi yang purnawirawan kan cair,” katanya seraya memandang TNI-Polri mitra menjaga kedaulatan negara, kedaulatan pemerintahan, dan kamtibmas. (Wid)

(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-PDI Perjuangan mengaku tak terpancing dengan serangan yang ditujukan kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri. Partai bermoncong putih itu justru menghadapi hal itu dengan tenang.

Demikian pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam rilisnya, Selasa (25/03/2014).

“PDIP berpendapat serangan negatif itu sebagai bagian dari jalan terjal yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Karena itulah kami menanggapi hal-hal tersebut dengan tenang, bahkan dengan senyuman, dan tidak pernah terpancing,” tegasnya

Megawati,  sambung Tjahjo,  menyatakan PDIP tak ingin menanggapi serangan tersebut. Partai yang mempunyai ciri khas warna merah itu justru mengapresiasi masyarakat yang kian bijak dan cerdas menanggapi serangan negatif terhadap Jokowi dan Megawati.

Oleh karena itu, sambungnya, Megawati  mengajak seluruh elit bangsa menjunjung tinggi etika demokrasi. (Jo)