(twitter)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Munculnya soal tentang Jokowi dalam materi ujian nasional Bahasa Indonesia, menuai pro kontra. Banyak kalangan menilai, soal tentang politik tidak boleh dijadikan materi ujian nasional.

“Soal tentang politik memang tidak boleh, ada kisi-kisi yang menjadi acuan dalam pembuatan soal. Tim pembuat soal harusnya merujuk ke situ. Soal tentang politik praktis itu tidak boleh,” ujar Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Edi Tri Baskoro.

Hal sama diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Furqon. Menurutnya, soal ujian harus netral, tidak boleh berpihak.

Seperti diketahui, materi ujian nasional Bahasa Indonesia yang diujikan pada hari pertama UN, Senin (14/04/2014) kemarin, memuat tokoh keteladanan Joko Widodo (Jokowi) dalam butir soalnya.

“Ir H Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibu kota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.

Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut, dewan pengupahan menetakan upah Rp2,2 juta.” Begitulah bunyi naskah soal Bahasa Indonesia tersebut.

Soal ini diteruskan dengan pertanyaan dan pilihan ganda sebagai berikut, “Keteladanan Jokowi pada wacana di atas adalah…
a. alumni UGM yang cinta seni dan budaya
b. gemar blusukan ke pelosok wilayah
c. mengadakan pertemuan dengan dewan pengupahan
d. menjadi tokoh seniman terkemuka di DKI Jakarta
e. menerima berbagai penghargaan dan gelar”

(Mn/Mhb)