(Foto: Iwan/indonesiajurnal.com)

Jakarta (indonesiajurnal)-Lima menteri  menggelar rapat koordinasi terkait pengamanan penyediaan. distribusi, dan pemasaran pangan strategis di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kelima menteri itu, Menteri Pertanian,  Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian. Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri BUMN.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan,  sinergitas yang dilakukan kelima kementerian itu  merupakan upaya menata kelola pangan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Sinergitas ini, sambungnya, bukan hanya untuk menghadapi gejolak harga menjelang lebaran, tapi seterusnya.

“Hal ini dilakukan untuk rencana jangka panjang. Bukan untuk menghadapi bulan puasa. Dengan menata kelola pangan lebih efisien atau memotong rantai distribusi pangan secara efisien, nantinya akan menguntungkan semua pihak, baik konsumen maupun petani,” tandasnya.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini akan menyelesaikan permasalahan distribusi pangan dari ujung ke ujung. Untuk itu, sambungnya,  hal ini butuh kebersamaan.

“Ini harus ada kebersamaan dan selalu bersinergi. Digarisbawahi pula, dalam sinergitas ini harus ada aspek intropeksi, tidak ada  saling menyalahkan,” urainya..

Dalam rapat  tersebut, ditetapkan tugas dan tanggung jawab kementerian mengupayakan tata kelola pangan, antara lain: Kementerian Pertanian, bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan pangan melalui peningkatan produksi dan peningkatan kapasitas petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Kementerian BUMN melakukan pembinaan kepada BUMN untuk meningkatkan stok dan operasi pasar; Sementara Kementerian Perindustrian bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pangan primer dan olahan komoditas pangan serta koordinasi pelaku industri.

Sedangkan Kementerian Perdagangan mengatur distribusi pangan, mengendalikan harga dan rantai pasok pasar serta koordinasi dengan pelaku pasar untuk menjamin stabilitas harga.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertanggung jawab pengembangan kelembagaan koperasi. (Wan)