SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkicau di akun twitter miliknya @SBYudhoyono mengomentari kisruh yang sedang hangat belakangan ini, khususnya pertikaian KPK versus Polri. Kicauan dalam bentuk doa itu, SBY menyatakan negara ini sedang diuji dengan ujian yang cukup berat.

“Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemimpin, bangsa dan negara kami tengah Engkau uji sekarang ini. Tolonglah kami,” kicau SBY.

SBY berharap para pemimpin negeri ini diberikan kecerahan batin, kekuatan dan akal sehat agar bijak dalam mengambil sebuah keputusan.

“Ya Allah, beri pencerahan batin & kekuatan akal sehat kepada para elite & pemimpin bangsa, agar dapat mengambil pilihan yg tepat & bijak,” tuturnya.

Lebih lanjut, presiden yang memimpin selama dua periode itu mengungkapkan betapa banyaknya kisah dan drama yang berkaitan dengan nafsu birahi untuk meraih kekuasaan di kalangan elit negara.

“Ya Allah, kami malu mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah & drama yang berkaitan dengan nafsu untuk meraih kekuasaan,” keluhnya.

“Tak semua cerita di balik layar itu kami ketahui. Tetapi Engkau Maha Tahu. Karenanya, setelah Kau berikan pelajaran, tolonglah kami.”

“HambaMu memohon, tuntunlah para pemimpin kami agar mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi masing-masing.”

“Meskipun banyak yang berkuasa di negeri ini, tetapi Engkaulah yang Maha Kuasa. Bimbinglah agar kekuasaan mereka digunakan dengan benar.”

SBY menutup kicauan dan doanya dengan harapa agar kemelut politik segera berakhir karena masih banyak tugas negara lainnya yang lebih penting serta patut diutamakan.

“Dengan kekuasanMu pula ya Allah, semoga kemelut politik ini segera berakhir. Masih banyak tugas negara & pemimpin untuk rakyat Indonesia,” tutupnya. (E.Aswandi)

SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, mengungkapkan, saat ini pemerintah terus mengusahakan perlindungan dan pengembangan potensi anak.

Dia mengemukakan, pemerintah beserta komponen masyarakat lainnya  terus mendorong upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Linda mengakui, saat ini pemerintah juga terus mendorong terkait peradilan anak. Bahkan di seluruh Polres juga telah ada pusat layanan perlindungan anak. (An/IM)

SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Pasangan nomor urut satu  menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tanggap terhadap beragam persoalan yang melilit proses pelaksanaan hingga penghitungan suara pilpres.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil langkah politik guna mencairkan kebuntuan politik yang menghantui proses peralihan pemerintahan dan kekuasaan 2014-2019.

“Bola itu sekarang berada di tangan Presiden (SBY). Apabila SBY tidak mengambil exit strategy dalam memecahkan kebuntuan ini maka masyarakat yang kembali dibuat bingung. Harus ada keputusan politik dalam menghadapi masalah ini,” kata Sekjenl Founding Fathers House (FFH) Syahrial Nasution kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/07/2014).

Dilanjutkan Syahrial, kisruh politik ini dilatarbelakangi ketidakmampuan dan ketidakbecusan KPU dalam merespon beragam persoalan yang mengemuka selama kontestasi Pilpres 2014. Itu dimulai tidak optimalnya pemuktahiran daftar pemilih tetap (DPT), pengiriman logistik yang terlambat, temuan kecurangan, hingga hilangnya hak politik warga negara.

Bahkan beragam saran dan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya menjadi angin lalu bagi KPU. Karena itu tidak mengherankan apabila muncul pendapat bahwa kualitas demokarasi pada pilpres ini tidak lebih baik dari pilpres sebelumnya.

“Dalam sosialisasi untuk mensukseskan pilpres, isi kampanye KPU selalu mengharapkan partisipasi warga negara pada 9 Juli lalu. Tapi kenyataannya berbalik. Masih ada perlakuan yang berbeda terhadap warga yang kehilangan hak politiknya lantaran kesalahan KPU sendiri. Padahal esensi dari pesta demokrasi itu sendiri itu adalah partisipasi warga negara dalam menggunakan hak politik.”

Karena itu, SBY sebagai pemegang amanat tertinggi masyarakat Indonesia harus menyelidiki, mengaudit, dan investigasi penolakan capres cawapes nomor urut satu terhadap proses rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU. Jangan sampai persoalan ini mencoreng wajah pemerintahan SBY atau meninggalkan cacat di mata masyarakat serta citra Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi jauh-jauh hari SBY sudah mengimpikan bahwa pemerintahannya akan Khusnul Khotimah di penghujung Oktober 2014.

Selain itu, SBY harus mengambil peran aktif untuk mendekati tokoh-tokoh yang ada di belakang kedua pasangan capres cawapres tersebut. Baik dari kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dengan begitu, pemerintahan masa akan datang tidak tersandera dengan persoalan-persoalan masa lalu yang menghantuinya. (WK)

SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  membantah kabar dirinya telah memerintahkan kepada rakyat agar memilih calon presiden tertentu dalam berbagai pernyataannya.

Menurut kepala negara, dirinya sama sekali mengucapkan kata-kata demikian itu, dan mengklarifikasi jika statemen seperti itu tak perlu keluar dari bibirnya.

“1-2 hari ini diedarkan berita bahwa “SBY meminta rakyat untuk tidak pilih Capres X, karena membahayakan”. Sesuatu yang tidak pernah ada. Saya tidak pernah “mengharuskan” rakyat pilih Capres A atau Capres B. Juga tidak pernah melarang agar tidak pilih Capres tertentu,” kicau presiden dalam aku twitternya @SBYudhoyono, Minggu (25/05/2014).

Sebaliknya, SBY mengaku adalah sosok yang menghormati kebebasan dan kedaulatan rakyat untuk memilih capres, apakah itu Prabowo Subianto ataupun Joko Widodo. Bagi SBY, dia tak pernah melarang untuk memilih siapa di antara keduanya.

“Saya menghormati kebebasan & kedaulatan rakyat kita utk memilih Capres mana yg dipercayainya. Saya tidak punya hak utk melarang,” ujarnya.

Namun, Ketua Umum Partai Demokrat itu melarang sekaligus mengecam para capres beserta tim pendukung capres yang belakangan saling menyerang, menebar fitnah serta melakukan kampanye hitam (black campaign). Menurutnya, sikap demikian itu sangat jauh dari kebaikan dalam konteks kompetisi antar capres-cawapres.

“Saya mengikuti, kompetisi antar Tim Pendukung Capres makin keras dan sering melebihi kepatutannya. Hal begitu menurut saya tidak baik. Saya tidak menginginkan jika kompetisi Pilpres berlangsung kasar, saling menghancurkan dan  disertai dgn kampanye hitam (black campaign),” sambung presiden dalam kicauannya tersebut.

Dia pun memberikan saran lebih baik para capres beserta para pendukungnya fokus pada penyampaian visi-misi ketimbang saling serang menyerang karena sikap semacam itu justru akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap capres-cawapres, lebih-lebih jika nanti terpilih, maka wibawa seorang presiden akan hancur di mata rakyat

“Sebentar lagi rakyat akan pilih Presidennya yang baru. Mestinya para Capres rajin sampaikan visi, misi dan solusinya kepada rakyat. Jika semangatnya saling menghancurkan dan merusak, maka respek dan kepercayaan rakyat akan terganggu kepada siapapun yg terpilih nanti,” sambungnya.

SBY kembali menyatakan, aksi saling serang menyerang antarcapres beserta para pendukungnya adalah tindakan yang amat jauh dari etika berpolitik. Pasalnya, menjaga etika politik merupakan hal yang sangat disukai rakyat.

“Politik memang tentang kekuasaan. Politik juga siasat. Tetapi tetaplah ada etikanya. Juga tidak melebihi kepatutannya. Itulah yang disukai rakyat. Terpilih menjadi Presiden bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya pimpin negara dan jalankan pemerintahan~yang sangat tidak mudah,” ucap SBY lagi. (EA)

 SBY (Antara)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Media sosial dan internet saat ini mampu menjadi alat komunikasi efektif dalam pengelolaan negara. Demikian ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konferensi Open Government Partnership (OGP) kawasan Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa (06/05/2014).

Presiden  menambahkan, perkembangan teknologi informasi semakin mempercepat penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat. “Teknologi informasi lalu lintas dua arah, termasuk media sosial mempersempit waktu keluhan dan aspirasi. Dia menjadi solusi untuk masukan dari warga,” tandasnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, sudah saatnya berbagai negara menyelengggarakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan. Salah satunya adalah data pemerintahan bisa diakses publik. Keterbukaan itu, tukas presiden, bisa diakses lewat internet,

SBY sendiri mengaku kian membuka diri terhadap keluhan dan kritik yang disampaikan warga masyarakat. Salah satunya dengan menampungnya lewat PO BOX dan layanan SMS.

“Saya telah menerima 100 ribu surat, 3,5 juta SMS. Lalu 5 juta pada Twitter, 2,6 juta teman di Facebook,” sebutnya.

Dengan bergabung di media sosial, cetusnya,  seseorang harus siap terhadap kritik yang disampaikan secara langsung. Melalui media sosial pula pemimpin akan menjadi dekat dengan rakyatnya. (Mn/Mhb)

SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim perekonomian Indonesia sudah semakin membaik. Hal ini terbukti dari hasil laporan World Bank yang memasukkan Indonesia ke dalam 10 Ekonomi Besar Dunia.

“Alhamdulillah, akibat upaya & kerja keras kita semua, World Bank telah memasukkan Indonesia ke dalam 10 Ekonomi Besar Dunia,” klaim SBY dalam akun resminya @SBYudhoyono, Minggu (04/05/2014)

SBY menambahkan, dari ukuran GDP (PPP), Indonesia menempati peringkat 10 dengan “share” 2,3 % dari total GDP Dunia. “Ini melampaui banyak negara besar,” tukasnya.

Adapun 10 ekonomi besar dunia terdiri dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brazil, Perancis, Inggris, dan Indonesia. (EA)

Muhammad Lutfi (Antara)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan posisi Gita Wirjawan yang mengundurkan diri lantaran fokus sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat.

“Saya telah lakukan fit and proper test terhadap seseorang yang saya pilih sebagai Mendag. Pak Lutfi bukan orang baru, sudah berkontribusi pada pemerintahan yang saya pimpin, mulai BKPM pada masa yang sulit,” tandas  SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/02/2014).

Dalam pandangan presiden, Lutfi merupakan sosok tepat untuk memimpin Kementerian Perdagangan. Lutfi  juga dianggap berpengalaman di  bidang perdagangan. Selain pernah menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lutfi juga pernah menduduki posisi Duta Besar Indonesia untuk Jepang. (Wn)