Ketua DKPP Jimly Assidiqqie (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Prabowo Subianto menolak hasil pemilu presiden dan menarik saksinya dari rapat pleno rekapitulasi nasional.

Namun demikian Prabowo tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 245 maupun Pasal 246 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden.

Demikian ungkap Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Assidiqqie.

“Itu kan kalau pencalonan (berlaku sanksi pidana). Sekarang kan sudah selesai (proses pencalonan). Jadi nggak kena ancaman pidana,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (22/07/2014).

Namun  demikian, sebagai ketua DKPP, Jimly mengaku prihatin atas statement Prabowo yang menurutnya cukup mengejutkan dengan mengatakan tidak akan meneruskan tahapan penetapan hasil pilpres.

Padahal prosesnya hanya tinggal penetapan, setelah dalam beberapa hari terakhir dilakukan pembahasan lewat rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta.

“Ini kan sudah di ujung, tinggal ketok palu saja. Tapi harus dimengerti bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjenjang dari paling bawah, hingga paling atas. Keseluruhan proses itu tadi semuanya dilakukan secara terbuka melalui rapat pleno, bahkan para saksi masing-masing,” terangnya.

Menurut Jimly, seharusnya jika ditemukan ada masalah dalam pelaksanaan pemilu presiden, diselesaikan secara berjenjang di tiap-tiap tingkatan di mana masalah tersebut diduga terjadi. Bahkan tak hanya itu, menurutnya, pasangan calon juga masih diberi kesempatan memerdebatkannya secara terbuka sampai ke tingkat nasional.   (DR)

Prabowo Subianto

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memuji capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu terungkap lewat akun twitter Fahri Hamzah, @Fahrihamzah #PKSbersyukur, Selasa, (29/04/2014).

Dalam kicauannya di  akunnya itu, Fahri mengajak masyarakat beserta seluruh publik negeri ini untuk benar-benar mencermati secara teliti sosok Prabowo. Ia mengajak publik lebih fokus membandingkan sosok seperti Jokowi, Prabowo, Aburizal, dan Dahlan Iskan.

“Apakah kita perlu membangun pemerintahan yang kuat? Kalau gitu mari kita fokus bandingkan aja semua hal soal Jokowi, Prabowo, Aburizal dan Dahlan. PKS mengajak publik sekarang membaca Prabowo….dan membandingkannya dengan yang lain….” kicau Fahri.

Politisi PKS ini juga mengatakan jika ajakannya tersebut rasional, bukan berdasarkan tindakan emosi. “Ajakan ini ajakan waras…jangan pakai emosi…mari baca Prabowo apa adanya….” kicaunya menambahi.

Ia bahkan mengklaim jika pihaknya telah membaca, mengetahui serta mengenal lebih jauh tentang sosok Prabowo hingga keluarga Prabowo.

“Yang mendukung capres lain tidak perlu sakit hati…kalau calon Anda baik pasti nampak…ini demokrasi..”Kami juga mencoba mengenal lebih dari yang kami kenal. Tapi keluarga Prabowo memang legenda di Indonesia….bukan hanya dia, keluarganya sangat dikenal..” ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ, sebagai penegasan jika Fahri telah mengenal Prabowo beserta keluarganya, anggota DPR RI dari PKS ini juga menegaskan jika sosok Prabowo dan keluarganya dapat dikenal dengan mudah melalui internet, yakni Google dan Wikipedia.

“Silahkan Google atau ke Wikipedia dan cari nama-nama Prabowo Subianto atau Djoyohadikusumo….selamat Qiyam.” kicaunya mengakhiri. (EA)

Hatta Rajasa (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Bila Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa  disebut-sebut akan dijadikan cawapresnya Prabowo Subianto.

Hatta sendiri nampaknya masih enggan membicarakan hal tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian itu juga meminta untuk melihat proses politik ke depan.

“Kita lihat nanti semua berproses, nggak usah gaduh. Tentu kita punya jadwal KPU pendaftaran (Pilpres), menurut dugaan saya sebelum 15 Mei itu akan terbentuk,” ujar Hatta di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/04/2014).

Sekedar diketahui, Gerindra-PAN dikabarkan sudah menjalin komunikasi yang mengarah kepada koalisi. Bahkan, nama Hatta Rajasa disebut-sebut akan disandingkan dengan Prabowo Subianto. Sehingga muncullah sebutan ‘Prabowo Berjasa’, yaitu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. (Jo)

(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Partai Gerindra tampak geram atas dideklarasikannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh Megawati Soekarnoputri, Jumat (15/03/2014) kemarin lusa.

Gerindra menilai Mega telah mengkhianati perjanjian atau kesepakatan Batu Tulis yang mengatakan dukungannya terhadap pencapresan Prabowo Subianto pada Pilpes 2014. Sebagaimana diketahui, perjanjian Batu Tulis itu ditandatangani oleh Megawati dan Prabowo pada 16 Mei 2009 silam.

Mensikapi hal itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan TB. Hasanudin mengatakan perjanjian itu sebetulnya tak perlu diungkit dan dipermasalahkan.

“Kesepakatan dukung mendukung itu memang  ada, tapi dengan sebuah asumsi bila dalam Pilpres 2009 itu sukses. Lha kalau asumsi itu tak terpenuhi, dan nyatanya tidak terpenuhi (pasangan Mega/Prabowo gagal dalam Pilpres 2009 ), maka kesepakatan itu gagal secara otomatis,” ujar TB. Hasanudin dalam rilisnya, Senin (17/03/2014).

Ia menambahkan jika kesepakatan Batu Tulis setelah pilpres juga tak pernah dibicarakan lagi dan tak perlu diungkit serta dipermasalahkan karena sudah jelas.

“Kesepakatan Batu Tulis setelah pilpres juga tak pernah dibicarakan lagi . Jadi sangat mengherankan kalau Prabowo kemudian mengungkit-ungkit lagi,” lanjutnya.

PDI Perjuangan, tambahnya, tak mau melayani soal pengungkitan terhadap kesepatakan atau Perjanjian Batu Tulis tersebut. Dan kini, TB. Hasanudin menegaskan jika PDI Perjuangan serta seluruh kadernya hanya fokus berjuang meyakinkan publik agar rakyat lebih paham, selektif serta hati-hati memilih pemimpin.

“Kami kader-kader PDI Perjuangan tak akan bergeming melayani ungkitan-ungkitan  itu. Kami sekarang lebih fokus  berjuang meyakinkan rakyat, agar rakyat  lebih paham dan lebih selektif serta  hati-hati memilih pemimpinnya,” tegas Hasanudin.

“Pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang jelas, baik, bersih, santun,” pungkasnya. (EA)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menawarkan posisi wakil presiden kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Hal itu diungkapkan Budi Purnomo dari Prabowo Media Center.

“Pak Prabowo mempertimbangkan dengan baik usulan-usulan dari banyak pihak, termasuk nama Abraham Samad. Pak Prabowo berkeinginan agar Abraham Samad menjadi bakal calon wakil presidennya,” tukas Budi di Jakarta, Senin (17/03/2014).

“Menurut Pak Prabowo, sebagai Ketua KPK, beliau telah terbukti mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, alasan lain yang diungkapkan mantan Danjen Kopassus itu, tak lain adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang tengah dilemahkan oleh rencana pembahasan RUU KUHP dan KUHAP.

Prabowo berpesan, urai Budi, KPK tidak boleh dilemahkan, justru harus didukung dan diperkuat. (Ft)