SBY (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Pasangan nomor urut satu  menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tanggap terhadap beragam persoalan yang melilit proses pelaksanaan hingga penghitungan suara pilpres.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil langkah politik guna mencairkan kebuntuan politik yang menghantui proses peralihan pemerintahan dan kekuasaan 2014-2019.

“Bola itu sekarang berada di tangan Presiden (SBY). Apabila SBY tidak mengambil exit strategy dalam memecahkan kebuntuan ini maka masyarakat yang kembali dibuat bingung. Harus ada keputusan politik dalam menghadapi masalah ini,” kata Sekjenl Founding Fathers House (FFH) Syahrial Nasution kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/07/2014).

Dilanjutkan Syahrial, kisruh politik ini dilatarbelakangi ketidakmampuan dan ketidakbecusan KPU dalam merespon beragam persoalan yang mengemuka selama kontestasi Pilpres 2014. Itu dimulai tidak optimalnya pemuktahiran daftar pemilih tetap (DPT), pengiriman logistik yang terlambat, temuan kecurangan, hingga hilangnya hak politik warga negara.

Bahkan beragam saran dan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya menjadi angin lalu bagi KPU. Karena itu tidak mengherankan apabila muncul pendapat bahwa kualitas demokarasi pada pilpres ini tidak lebih baik dari pilpres sebelumnya.

“Dalam sosialisasi untuk mensukseskan pilpres, isi kampanye KPU selalu mengharapkan partisipasi warga negara pada 9 Juli lalu. Tapi kenyataannya berbalik. Masih ada perlakuan yang berbeda terhadap warga yang kehilangan hak politiknya lantaran kesalahan KPU sendiri. Padahal esensi dari pesta demokrasi itu sendiri itu adalah partisipasi warga negara dalam menggunakan hak politik.”

Karena itu, SBY sebagai pemegang amanat tertinggi masyarakat Indonesia harus menyelidiki, mengaudit, dan investigasi penolakan capres cawapes nomor urut satu terhadap proses rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU. Jangan sampai persoalan ini mencoreng wajah pemerintahan SBY atau meninggalkan cacat di mata masyarakat serta citra Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi jauh-jauh hari SBY sudah mengimpikan bahwa pemerintahannya akan Khusnul Khotimah di penghujung Oktober 2014.

Selain itu, SBY harus mengambil peran aktif untuk mendekati tokoh-tokoh yang ada di belakang kedua pasangan capres cawapres tersebut. Baik dari kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dengan begitu, pemerintahan masa akan datang tidak tersandera dengan persoalan-persoalan masa lalu yang menghantuinya. (WK)

Jokowi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon presiden,  membuat sejumlah tokoh yang lebih dulu menjadi capres, seperti  Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, mendapat saingan yang kuat.

Pengamat politik Hanta Yudha mengungkapkan, majunya Jokowi sebagai capres mempengaruhi konstelasi politik Indonesia.  Dia pun  memprediksi seluruh capres yang ada akhirnya akan mengkrucut menjadi tiga sampai empat pasangan calon presiden.

Bahkan, sambungnya, besar kemungkinan para capres itu akan berbalik menjadi cawapresnya Jokowi, kecuali Prabowo.

“Jadi dugaan saya kira-kira ada tiga atau empat pasangan ya. Tapi dari tiga pasangan tadi bisa berubah, di antara mereka bisa menjadi cawapres Jokowi ya kecuali Prabowo sangat kecil kemungkinan untuk menjadi cawapresnya Jokowi,” katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/03/2014). (Ft)

Jakarta

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa Mas Garuda adalah bentuk dari inovasi Gerindra dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

“Selama ini Gerindra berusaha untuk terus melakukan inovasi dengan kampanye yang kreatif. Mas Garuda diluncurkan untuk memperkenalkan Gerindra kepada masyarakat dengan cara yang unik,” katanya di Jakarta, Jumat (28/02/2014).

Mas Garuda telah ditampilkan tiga video di kanal Youtube antara lain, Mas Garuda: Sikat Terorisme, Mas Garuda: Sikat Kemalasan, dan Mas Garuda: Sikat Korupsi Peradilan. Video terbaru Mas Garuda diunggah setiap hari Kamis pukul 11.00. Video Mas Garuda dapat diakses melalui www.MasGaruda.com.

Fadli berharap kehadiran Mas Garuda, nilai-nilai Pancasila yang mulai dilupakan oleh masyarakat bisa dikembalikan sebagaimana mestinya, “Nilai-nilai Pancasila sekarang semakin dilupakan, semoga dengan adanya sosok Mas Garuda sebagai pembela kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diamalkan dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (Wijaya K)

Jokowi sedang blusukan (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Sebagai wujud kecintaannya kepada PDI Perjuangan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersedia ditunjuk menjadi juru kampanye partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Jokowi menyebutkan bukan hal baru baginya untuk berkampanye. Lagi pula, katanya, wajar jika dirinya berbuat sesuatu untuk partai yang telah membesarkan namanya di kancah perpolitikan serta kepemimpinan nasional.

“Nggak apa-apa dong kalau belakangan saya pakai untuk partai. Sehari-hari, termasuk Sabtu-Minggu selama satu setengah tahun menjabat kan sudah selalu pakai blusukan,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (28/02/2014)

Maksudnya, selama satu setengah tahun Jokowi sudah melakukan blusukan dan ingin memanfaatkan blusukan itu juga untuk kepentingan partai, PDIP yakni kampanye.

Namun begitu, mantan Walikota Solo ini menegaskan jika kampanye hanya akan dilakukannya saat hari libur agar tak menganggu pekerjaan serta tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Erit A)

Jokowi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Diwacanakan bakal jadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru ditunjuk jadi juru kampanye partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.

Jokowi mengaku jika dirinya telah ditunjuk untuk jadi jurkam PDIP bulan Maret ini.

“Per satu Maret akan jadi jurkamnya PDIP,” aku Jokowi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/02/2014)

Mantan Walikota Splo itu mengakui jika dirinya sudah meminta ijin ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjadi jurkam PDI Perjuangan dan diperbolehkan.

“Saya juga sudah dapat izin dari Mendagri,” imbuhnya.

Namun, ia mengatakan jika kampanye hanya akan dilakukannya saat hari libur saja. Sedangkan di hari lainnya ia mengatakan tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi mengaku hanya ingin memanfaatkan hari-hari libur saja untuk berkampanye, bahkan akan dilakukannya sambil blusukan di hari libur tersebut.

“Sabtu-Minggu itu kan hari libur. Bisa saya gunakan untuk apa saja, (misalnya) untuk liburan sama keluarga, blusukan, dan kampanye,” paparnya. (EA)

Azwar Abubakar (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengaku diperiksa terkait kasus pembangunan Pelabuhan Dermaga Sabang di Aceh.

“Saya telah memberikan keterangan tentang kasus pembangunan Pelabuhan Dermaga Sabang,” ujarnya di gedung KPK, Jln HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/02/2014).

Seperti diketahui, Azwar merupakan mantan Gubernur Aceh pada tahun 2005 menggantikan Abdullah Puteh yang tersangkut korupsi.

Kaitannya dalam kasus ini, selama setahun menjabat sebagai gubernur, Azwar diduga kuat mengetahui proyek Pembangunan Dermaga Sabang di Nangroe Aceh Darussalam.

Saat ditanya terkait proyek anggaran tersebut, pria kelahiran Aceh ini enggan menyikapi pertanyaan wartawan.

“Tadi kan saya sudah ditanya, saya menjadi saksi, selain itu saya nggak mau jawab,” pungkasnya seraya menghindari wartawan.

Terkait kasus yang sedang ditangani KPK, keuangan negara diduga merugi hingga Rp249 miliar. Sementara, KPK sendiri telah menetapkan dua tersangka yakni Ramdhani Ismy sebagai pejabat pembuat komitmen satuan kerja pengembangan kawasan perdagangan bebas sabang dan kepala PT NK, Heru Sulaksono. (Fa)

Jokowi dan Ahok (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Aktivitas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (27/02/2014) cukup membuat beberapa kalangan tercengang. Pasalnya, kedua pimpinan tertinggi Ibu Kota itu blusukan bersama. Pemandangan yang sangat jarang terlihat karena Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, diketahui sangat jarang blusukan.

Kampung Deret Petagogan, Jakarta Selatan, menjadi saksi keduanya blusukan secara berbarengan. Muncul indikasi bahwa Jokowi sedang mengajarkan Ahok bagaimana blusukan di wilayah Jakarta. Lebih jauh lagi, peristiwa ini seperti menjadi sebuah sinyal kuat Jokowi akan meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta untuk beralih ke Istana Negara sebagai orang nomor satu Indonesia.

Ahok pun mulai berkelakar. Terutama soal blusukannya bersama-sama Jokowi hari ini.

“Kamu ini mikirnya.! Kamu nggak mikir kalau kita ini sebagai capres dan cawapres.!,”  kelakar Ahok dihadapan awak media di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/02/2014).

Sambil tertawa Ahok mengucapkan kelakarnya itu. Ia memang tampak sedang bercanda dengan ucapannya, akan tetapi spekulasi dicapreskannya Jokowi untuk berkompetisi di Pilpres beberapa bulan mendatang terus berhembus ke permukaan. Lebih-lebih dorongan terhadap Jokowi begitu deras dan elektabilitasnya pun mentereng belakangan ini.

Jika Jokowi benar dicapreskan, maka otomatis Ahok akan naik pangkat. Ya, menggantikan kursi Gubernur yang ditinggalkan Jokowi apabila ia maju sebagai capres. Ahok pun kembali berkelakar dan bercanda yang cukup berhasil mengundang perhatian awak media.

“Kamu ini mikirnya saya (hanya) jadi gubernur aja kan? hehehehe,” candanya.

Ahok sudah siap jadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu tersirat dari kelakar dan candanya di Balai Kota tersebut. Meski hanya sekadar bercanda tetapi bukan berarti tak ada niat atau kesungguhan yang tersirat jauh di lubuk hati yang terdalam.

Akankah Ahok menggantikan Jokowi dan Jokowi benar menuju Istana Negara? Seperti diketahui, publik memang sudah mulai tampak jengah dengan aktivitas Jokowi yang gemar blusukan dan seperti tak mau mendengarkan aspirasi serta dorongan publik untuk maju sebagai capres. (EA)

(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, sertifikat halal sangat diperlukan oleh produk makanan untuk menjamin perlindungan konsumen.

Terkait hal itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB)  Yusril Ihza Mahendra  mengatakan label halal untuk makanan di Indonesia tidak perlu karena Indonesia mayoritas muslim.

“Di Indonesia nggak perlu makanan yang dikonsumsi masyarakat dikasi label halal. Apalagi Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang paling banyak muslimnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/02/2014).

Ditambahkannya, seharusnya MUI tak perlu membuat sertifikasi halal untuk makanan dan minuman di Indonesia. Sebab, masyarakat atau pun umat tentu sudah mengerti dengan sendirinya tentang mana makanan halal dan mana yang diharamkan. (EA)

(foto:tempo.co)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pedangdut sekaligus bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rhoma Irama kembali jadi sorotan.

Sorotan terhadap Rhoma masih seputar wacana pencapresan dirinya oleh PKB yang belakangan mengaku mantap mengusung Rhoma sebagai calon presiden.

Setelah mendirikan posko Rhoma for republic di awal tahun 2014 lalu, sosok pedangdut yang populer sekitar tahun 80-an ini tampil di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan dalam sebuah baliho bertuliskan “Presiden Kita Bersama Prof. Rhoma Irama”. Baliho itu seperti jadi pemandangan menarik yang menghiasi jalan raya.

Tentang gelar profesor yang disematkan pada Rhoma dalam baliho itu, pengamat politik sekaligus Direktur Lima Ray Rangkuti mengaku heran.

“Dari mana gelar itu?” tanya Ray seperti dikutip dari nusaonline.com, Selasa (25/02/2014).

Ray juga mengatakan gelar itu tak perlu diributkan karena sama sekali tak penting. Lagi pula, tambahnya, Rhoma Irama hanyalah capres penghibur saja, tak lebih daripada itu, sebab Ray menilai raja dangdut tak akan mungkin dicapreskan sekalipun dari PKB sendiri yang belakangan begitu gencar mengkampanyekannya sebagai calon presiden PKB selain Jusuf Kalla dan Mahfud MD.

Terlepas dari itu, gelar profesor yang disematkan kepada Rhoma memang perlu dipertanyakan apa motifnya sehingga gelar itu ditambahkan di depan namanya di sebuah baliho yang tampak menohok di Jaksel. Padahal, pemilik nama lahir Raden Irama itu tercatat tak menyelesaikan studinya di Universitas 17 Agustus Jakarta karena lebih memilih bermain musik.

Namun hebatnya, sekitar tahun 2005 silam, Rhoma Irama diberi gelar doktor honoris causa dari sebuah universitas di Hawaii, Amerika Serikat. Ya, American University of Hawaii menyematkan titel doktor kepada Rhoma dalam bidang musik dangdut.

Akan tetapi, seperti dikutip wikipedia.com, gelar itu belakangan dipertanyakan karena American University of Hawaii diketahui tidak mempunyai mahasiswa atau murid sama sekali di Amerika Serikat. Universitas itu bahkan tidak memperoleh akreditasi dark pemerintah Hawaii. Bahkan, American University of Hawaii juga dikenal sebagai perguruan tinggi yang hanya memberikan gelar atau titel kepada warga non-Amerika Serikat.

Dengan kata lain, perguruan tinggi ini hanya memberikan titel semata, dan salah satunya ialah Rhoma Irama yang kini telah ditambahkan namanya di dalam sebuah baliho, yakni Prof. Rhoma Irama.! (EA)

Ilustrasi penyadapan (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak hanya disadap  di rumah dinasnya, tapi juga di kantornya Balai Kota, Jakarta.

Jokowi mengaku ada alat penyadap di kantornya. Namun, Jokowi tak menyebutkan kapan ditemukannya alat penyadap tersebut.

Atas  penyadapan itu, mantan Walikota Solo itu pun membuat Memorandum of Understanding (MoU) kepada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) meminta agar melindungi dokumen-dokumen Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terutama dokumen Jokowi di Balai Kota.

“Saya minta MoU dengan Lemsaneg untuk mengamankan dokumen di sini, karena kalau saya nggak penting,” ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2014).

Selain itu, Jokowi menilai dokumen-dokumen tersebut perlu untuk dilindungi dari aksi penyadapan yang hingga kini tak diketahui siapa pelakunya.

Terkait dirinya secara individu, Jokowi tak mempermasalahkan jika ada pihak atau oknum yang melakukan penyadapan. Toh, kata Jokowi dirinya tak penting karena yang terpenting adalah dokumen-dokumen itu.

Jokowi tak menyebutkan siapa pelaku aksi penyadapan itu. Bahkan ia mengaku tidak tahu siapa pelakunya. Pasalnya tamu yang datang ke kantornya sangat banyak dan terdiri dari berbagai macam elemen seperti Supplier, kontraktor, warga dan lain-lain.

“Tamu ya ada kontraktor, supplier, warga, saya terima semua,” sebutnya. (EA)