Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto Dok MPR)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pemerintah didorong perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, dengan berorientasi pada jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat, mengingat Perppu bisa mengatur hal teknis, seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait penundaan Pilkada serentak yang disuarakan sejumlah pihak disebut masih memerlukan payung hukum agar bisa terlaksana.

“Kita juga mendorong pemerintah bersama DPR RI dapat membahas materi Perppu di masa sidang DPR untuk menyetujui perppu tersebut menjadi UU atau tidak, dengan melibatkan para epidemiologi maupun Satgas Penanganan Covid-19 untuk menentukan ukuran atau indikator apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan KPU dalam menyelenggarakan pilkada,” ujar Bamsoet dalam siaran persnya, Senin (21/9/2020).

Pihaknya, sambungnya, minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan metode kotak suara keliling (KSK) sebagai alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke tempat pemungutan suara (TPS), mengingat penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi dinilai akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

“KPU juga kita dorong dapat menyusun aturan yang ketat mengenai mekanisme selama pelaksanaan masa kampanye ditengah pandemi Covid-19, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan,” tegas mantan Ketua DPR RI ini. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi tugas-tugas prajurit TNI dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di seluruh Indonesia yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta telah menunjukkan sikap netral, sehingga tetap dipercaya masyarakat.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada 475 prajurit TNI AD, AL dan AU, di Gedung Tedi Kustari Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (27/4).

Kegiatan itu juga dihadiri Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Siwi Sukma Adji, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Gadang Pambudi, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol, Pangkohanudnas Marsda TNI Yuyu Sutisna, Asrena Kasau Marsda TNI Fahru Zaini Isnanto, Asops Kasau Marsda TNI Barhim Menjadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Pangdam XII/TPR Mayjen TNI Andika Perkasa, Danlanud Supadio Marsma TNI Minggit Tribowo.

Menurut Panglima TNI, netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 telah ditunjukkan dengan baik dan hasilnya berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

“Kepada seluruh prajurit  TNI, agar selalu berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Jangan sekali-kali menodai kepercayaan dan apresiasi rakyat terhadap TNI,” tegasnya.

Jenderal Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa hasil Pilkada serentak tahun 2017 termasuk Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, begitu diketahui pemenangnya semuanya mengakui sambil  menunggu keputusan dan ketetapan dari KPU. “Itulah masyarakat Indonesia yang merupakan kumpulan orang-orang patriot dan ksatria,” ucapnya.

Panglima TNI kembali mengingatkan kepada seluruh prajurit agar tetap menjaga netralitas TNI pada pelaksanaan pengamanan Pilkada lanjutan yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 yang akan datang. “Saya yakin dan percaya para prajurit TNI akan memegang teguh komitmen netralitas TNI agar semuanya berjalan dengan sukses,” katanya.

Panglima TNI menyampaikan bahwa terkait munculnya kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia yang ingin merongrong Ideologi Pancasila, TNI tidak ada kompromi dengan kelompok-kelompok  tersebut, karena Prajurit TNI adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Wan)