Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI mendorong pemerintah bersama Satgas Pangan untuk mengevaluasi kurang efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan agar ke depannya jumlah impor dapat diminimalisir dan melakukan langkah strategi agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, menyikapi kurang efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan dikarenakan masih tingginya jumlah impor pangan di Indonesia, seperti impor sayur yang mencapai 770 juta dolar atau Rp11,55 triliun pada tahun 2019.

“Kita juga mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan petani dengan memberikan kemudahan mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, agar dapat meningkatkan hasil pangan dalam negeri, sehingga Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan sendiri yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pihaknya, sambung Bamsoet, juga mendorong pemerintah dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan ketahanan pangan, dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan regulasi tentang pengendalian pangan, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan.

“Kita juga minta pemerintah agar fokus dalam memetakan komoditas yang memang menjadi fokus dan prioritas, sehingga impor dapat ditekan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja,” terangnya.

Mantan Ketua DPR itu mendorong pemerintah agar terus mewujudkan tercapainya diversifikasi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan, agar masyarakat Indonesia tidak selalu bergantung dengan beras saja sebagai makanan pokok, sehingga Indonesia mampu mengendalikan impor dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Kita juga minta pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri, seperti dengan melakukan pembangunan pertanian berbasis petani kecil, yaitu melibatkan petani mulai dari awal hingga akhir kegiatan penanaman, sehingga petani dalam negeri dapat diberdayakan secara optimal,” tandasnya. (wan)

Lembang (indonesiajurnal.com)-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bertekad melahirkan petani berjiwa Enterpreneur yang siap bersaing di pasar global melalui sekolah tinggi penyuluh pertanian yang berganti menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian.

Demikian ditegaskan Sekretaris BPPSDMP Andriko Notosusanto saat menerima kunjungan wartawan di Kayu Ambon, Lembang, Jawa Barat.

Andriko menuturkan, yang perlu diubah dari petani adalah mindset bahwa profesi petani pun mampu hidup sejahtera. Keberadaan Politeknik Pembangunan Pertanian akan melahirkan generasi-genarasi petani baru yang mudeng dengan teknologi

Meurutnya, pemahaman teknologi oleh petani akan berdampak pada produksi dan pasar, karena mempermudah akses informasi ke sektor-sektor tersebut. Jika dibandingkan dengan ibu rumah tangga, petani masih tertinggal dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi.

“Hanya 7 hingga 8 persen yang mudeng dengan teknologi, kalah dengan para ibu rumah tangga,” kata Bandel Sutopo, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (BBPPL).

Saat ini BBPP lembang telah memiliki teknologi aeroponik yang mampu meningkatkan produksi 100 umbi per bibit melalui culture jaringan, asalkan bibit yang diperoleh tersebut bebas dari virus maupun bakteri. Keuntungan lain dengan teknologi ini, yaitu membuat tanaman kaya akan nutrisi dan sehat. (Wan)

HKTI Desak Pemerintah Ganti Rugi Petani Gagal Panen (Ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pasca erupsi Gunung Sinabung dan banjir di sejumlah daerah menyebabkan ribuan hektar lahan dan tanaman milik petani menjadi rusak dan gagal panen. Setidaknya ada 10.406 hektare lahan pertanian yang rusak dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 712 miliar.

Sebagai contoh, banjir di Indramayu telah merendam 48.742 hektar sawah dengan 33.938 hektar dipastikan puso. Masih puluhan atau bahkan ratusan hektar lagi lahan sawah yang terendam di sepanjang Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maka petani alami kebangkrutan terkena bencana dan harus menanggung rugi dan hutang akibat gagal panen.

“Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat prihatin dan ikut berduka atas terjadinya berbagai bencana di tanah air,” kata Sekjen HKTI, Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya Jumat, (07/02/2014).

HKTI pun mendesak pemerintah memberikan ganti rugi kepada para petani yang sawahnya rusak dan gagal panen akibat bencana alam seperti meletusnya Gunung Sinabung dan banjir di Pantura, serta daerah lain yang terdampak bencana.

“Ini hak petani yang dilindungi UU,” ujarnya seraya mengatakan Pasal 33 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. (Wijaya K)