(Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III-12, beberapa waktu  lalu menggelar sidang perdana kasus narkoba yang melibatkan oknum TNI Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty mantan Komandan Kodim 1408 BS/1408 bersama Letkol Inf Budi Iman Santoso mantan Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodal Ops) Kodam VII/Wirabuana, di Surabaya.

Seperti diketahui, April lalu Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty dan Letkol Inf Budi Iman Santoso tertangkap tangan dalam razia gabungan TNI dengan BNN yang dipimpin Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Supartodi, yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Ruang Karaoke VIP 37, lantai 12 Hotel d’Maleo Rappocini Makassar beserta satu pengusaha dan empat warga sipil lainnya.

Terkait kasus tersebut,  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa yang bersangkutan akan diberikan hukuman maksimal berupa sanksi administrasi dan pemecatan dari dinas kemiliteran. “Apabila dia sudah terkena narkoba, maka dia tak bisa menjadi prajurit TNI, hukuman tambahan dipecat,” jelasnya, seperti dalam rilis Puspen TNI yang dikirim ke redaksi.

Razia gabungan TNI dengan BNN merupakan bukti nyata pelaksanaan perintah Panglima TNI untuk bersih-bersih satuan TNI dalam rangka memerangi narkoba, perang terhadap narkoba menjadi agenda prioritas dan mendesak dimana harus dilakukan pemberantasan dan pembersihan narkoba dalam satuan TNI.

“TNI menyatakan perang terhadap narkoba karena sudah menjadi ancaman nyata bangsa ini, Narkoba telah menyerang anak-anak dan generasi muda, bahkan telah merasuk kepada kehidupan prajurit TNI dan seluruh elemen bangsa Indonesia,” tegasnya.

Panglima TNI telah menegaskan kepada para Dansat (Komandan Satuan) TNI, apabila ada anggotanya terlibat narkoba diberikan sanksi berupa pemecatan.  “Saya perintahkan kepada semua Pangkotama (Panglima Komando Utama) dan semua komandan untuk melakukan pembersihan internal sampai bulan Juni 2016, setelah bulan Juni apabila masih ada anggotanya yang terlibat narkoba, maka komandannya akan dicopot,” pungkasnya.

Hal tersebut merupakan komitmen Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sejak awal menjabat, selain peningkatan profesionalisme prajurit dan kesejahteraan juga untuk mengurangi angka pelanggaran yang sering dilakukan oleh prajurit terutama markoba, termasuk pelanggaran yang menyakiti hati rakyat atau tindak pidana lainnya. Panglima TNI tidak akan mentolerir pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan prajurit. (Wan)