(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Sejak tahun 2009 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah berkomitmen untuk mencabut sistem kerja kontrak (outsourcing). Demikian ungkap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Partai Gerindra FX Arief Poyuono.

“Artinya jika Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai calon presiden diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan. Pilpres kali ini akan menjadi harapan besar dari kaum buruh kepada Bapak Prabowo Subianto,” ujar Arief dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (30/04/2014).

Arief menambahkan, Gerindra menolak upah murah diberlakukan pada buruh dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upah terhadap buruh.

“Kami punya komitmen yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyat. Sayangnya banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat,” terangya.

Untuk itu, sambungnya, Gerindra pada hari buruh hari ini ingin meningkatkan upah buruh secara layak dengan cara menaikkan 60 komponen hidup layak (KHL) menjadi 80 komponen KHL pada tahun 2015.  Oleh karena itu harus dilindungi dengan Undang-undang.

“Terlebih lagi Gerindra mendapatkan kursi yang cukup banyak di DPR. Artinya perjuangan kami akan lebih maksimal,” urainya. (DR)