Gorontalo (indonesiajurnal.com)- Kepala Kantor Zona Kamla Tengah Laksma Bakamla Drs. Bastomy Sanap, SH., MBA., M.Hum bersama Bupati Gorontalo Utara Dr. H. Indra Yasin, SH. MH, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Perairan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Jumat (26/4/2019).

“Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dalam melakukan kerjasama menjaga keamanan dan keselamatan di laut yang berada di Perairan Gorontalo Utara dan sekitarnya berupa pencegahan, penindakan pelanggaran di laut terhadap semua bentuk kegiatan illegal karena letak geografis Gorut yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Philipina,” ujar Bastomy.

Dalam Nota Kesepahaman ini ada lima pokok ruang lingkup peningkatan keamanan dan keselamatan di perairan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Lima pokok tersebut yaitu pertama pembentukan forum komunikasi keamanan dan keselamatan di laut. Kedua, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Keempat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan dan keselamatan di laut. Dan kelima, penempatan Pegawai Negeri Sipil  Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Kantor Pangkalan Zona Kamla Tengah.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini juga bersamaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka memperingati HUT ke-12 Gorontalo Utara yang dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Prov. Gorontalo, Para Kepala Daerah dan Wakil Provinsi Gorontalo, Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Gorontalo Utara, Rektor Universitas Islam Yogyakarta Prof. Dr. Al Makin dan Forkopimda Gorontalo Utara. (Wan)

(Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama di Gedung Serba Guna BKKBN Jakarta Timur, Rabu (10/09/2014). Demikian rilis yang dikirim Puspen TNI kepada indonesiajurnal.com.

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha G., S.H., mewakili Panglima TNI sedangkan BKKBN oleh Ir. Ambar Rahayu, M.N.S., Sekretaris Utama BKKBN.

Dalam sambutannya, Aster Panglima TNI menyatakan bahwa nota kesepahaman ini merupakan komitmen dan keinginan BKKBN bersama TNI untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, khususnya pada bidang kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Keikutsertaan TNI dalam pelaksanaan percepatan revitalisasi program KB nasional  merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab moral TNI dalam rangka membantu pengendalian penduduk agar tumbuh seimbang,” kata Aster Panglima TNI.

Ditambahkannya, penduduk merupakan aspek penting dalam pembinaan teritorial TNI, pembinaan unsur demografi ini mencakup pembinaan terhadap data dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya  penduduk Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai komponen pertahanan negara sesuai dengan profesi masing-masing.

Oleh karena itu, TNI dan BKKBN melalui program KB dan program pendukung lainnya berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehat dan cerdas sehingga memiliki kemampuan untuk bersama-sama mempertahankan negara dan melaksanakan pembangunan demi tercapainya cita-cita nasional.   sehingga tumbuh generasi yang mempunyai daya saing komperatif dan daya saing kompetitif.

Lebih lanjut Aster Panglima TNI menyampaikan sejak dimulai kembali kerjasama BKKBN dengan TNI tahun 2009, telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan pencapaian peserta atau akseptor KB baru.

Hingga akhir tahun 2013 di beberapa provinsi telah mencapai target sesuai dengan rencana yang  ditetapkan, bahkan ada beberapa daerah yang melebihi target. “Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari optimalnya sinergitas kegiatan yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan BKKBN di daerah-daerah,” ujar Mayjen TNI Sugiartha

Hingga saat ini para prajurit di jajaran TNI telah banyak mendapat pelatihan dari BKKBN untuk dapat difungsikan sebagai motivator dan pembantu pelayanan KB. Kemampuan prajurit TNI tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap keberhasilan program KB khususnya pada kegiatan penjaringan akseptor baru.

Saat ini, TNI telah menyediakan rumah sakit militer untuk dapat digunakan sebagai tempat pelayanan KB bagi warga masyarakat. Sedangkan bagi penduduk di pulau-pulau terluar, terpencil dan tertinggal yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara, dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan KB di rumah sakit terapung yaitu KRI Dr Suharso. Dengan kegiatan itu  diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan secara merata.  (Wan)