(Foto: Andi Yudha)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) atau Asosiasi Kopi Spesial Indonesia yang didukung oleh Kementerian Perdagangan akan menggelar Expo pada  8 hingga 10 Oktober 2014 mendatang.

“Expo/ lelang ini bertujuan untuk memberitahu konsumen dan terutama petani Indonesia mengenai kebaikan dan keunggulan kopi Indonesia beserta bagaimana mengolahnya,” ujar Ketua Umum SCAI Agam Sulaeman d Jakarta, Kamis (28/08/2014).

Kopi Indonesia banyak digemari oleh negara asing baik segi kualitas, rasa, maupun karakter sehingga ekspektasi yang diharapkan dari acara nanti ialah memperkenalkan pada berbagai pelaku industri kopi seperti kafe untuk lebih mengembangkan produk kopi dalam negeri.

Menurut Irvan, Roaster Anomali Coffee dan juga Ketua Lelang Industri Specialty Kopi, acara lelang ini dapat diikuti oleh beragam kalangan seperti kelompok petani/ penghasil kopi dalam negeri, sedangkan konsumen (buyer) bisa pemilik coffee shop yang sudah established maupun pemula yang sudah terdaftar.

Ada 144 jenis kopi yang akan dipamerkan dalam lelang specialty kopi “Keunggulan dalam Keragaman”, itulah semboyan Specialty Coffee Association of Indonesia(SCAI), mencerminkan keragaman aroma kopi Indonesia dan keragaman petani yang menanamnya, serta lingkungan di mana kopi tersebut ditanam.

SCAI dibentuk tahun 2007 oleh sejumlah petani, pengolah, eksportir, pemanggang dan pengecer dengan misi memajukan dan meningkatkan kualitas kopi arabika yang ditanam di Indonesia.  (AYP)

(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah harus menggelar pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan karena terbelit beberapa masalah.

“Sebagian besar TPS yang menggelar pemungutan suara ulang itu karena ada pemilih yang tidak berhak diberi surat suara. Selain itu juga ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali serta catatan DPT yang salah,” tegas Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (15/07/2014).

Dia menambahkan, berdasarkan laporan hingga hari ini ada 11 daerah yang  TPS-nya akan melakukan pemungutan suara ulang, yaitu; Kulon Progo (DIY), Bukittinggi (Sumatera Barat), Padang (Sumbar), Indramayu (Jawa Barat),

PSU di Cianjur (Jabar) dan Majalengka (Jabar), Buton (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Halmahera Tengah (Maluku Utara), Lampung, dan Jakarta Utara. (Sa)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Hari ini, Selasa (15/07/2014),  Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akan uji coba sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Sudirman, Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI M Akbar,  uji coba itu untuk melihat apakah sensor di gerbang ERP dapat mendeteksi alat On Board Unit (OBU) yang dipasangkan pada mobil yang melintas.

Dia pun meminta kendaraan roda empat agar melintas beberapa kali untuk melihat sensornya.

Uji coba berhasil, otomatis kendaraan yang telah dipasang  OBU akan terpotong saldonya ketika melintas di gate ERP.

Uji coba ini akan dilakukan sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB di gerbang ERP yang dipasang di depan gedung Panin Tower dekat Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta.

Untuk uji coba hari ini, Dishub akan menguji coba 1 atau 2 alat OBU yang dipasang di mobil petugas Dishub. (Mhb)

Sekjen DPR Winantuningtyas Titi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Hari ini, Selasa (15/07/2014), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memeriksa Sekjen DPR Winantuningtyas Titi.

Titi diperiksa terkait dugaan gratifikasi saat penetapan APBN-P di Kementerian EDSM yang melibatkan tersangka anggota DPR Sutan Bathoegana.

Saat tiba di gedung KPK, Titi belum mau berkomentar terkait pemeriksaan terhadap dirinya. “Saya masuk dulu, nanti saja ya,” ujarnya seraya ngeloyor ke lobi KPK.

Namun, wanita yang mengenakan safari dan kerudung itu menyatakan, tidak ada yang aneh dalam penetapan itu. Dia menilai itu mekanisme biasa. (Jo)

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Dubes Pakistan untuk Indonesia Ms. Attiya Mahmood. (Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasum TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, dan Kapuskersin  TNI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Pakistan untuk RI Ms. Attiya Mahmood di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (14/07/2014).

Dalam kunjungan itu, seperti  rilis yang diterima indonesiajurnal.com , Senin (14/07/2014), Dubes Pakistan didampingi Atase Pertahanan Kolonel Muhammad Shahid Siddeeq serta Mr. Shakeel Staf Athan. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI dan Dubes Pakistan membahas peningkatan kerjasama militer kedua negara yang telah lama terjalin.

Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan dibuka tahun 1950 dengan didirikannya Representative Office Indonesia di Karachi, Ibukota Pakistan pada waktu itu. Pada bulan September 1967 KBRI yang berlokasi di Karachi dipindahkan ke Islamabad sehubungan dengan perubahan ibukota negara Pakistan dari Karachi menjadi Islamabad. Selanjutnya pada 1971, kantor perwakilan RI yang ada di Karachi dijadikan kantor konsulat RI.

“Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif Pemerintah RI dalam memperoleh dukungan politik terhadap perjuangan memperoleh kemerdekaan dan kedudukan Pakistan yang pada saat itu sangat strategis, yakni sebagai lintas jalur internasional baik darat maupun laut,” tegas Panglima TNI.

Hubungan kerjasama pertahanan dan militer RI-Pakistan telah berlangsung lama dan berjalan baik hingga sekarang.  Peningkatan dari wujud kerja sama ini telah dituangkan dalam Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan) yang ditandatangani oleh Menhan kedua negara pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta.

Lingkup kerjasama tersebut meliputi; dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama,  pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan termasuk mengenai organisasi, doktrin dan kebijakan, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta bentuk-bentuk kerjasama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua pihak melalui pendidikan/pelatihan, saling kunjung, latihan bersama, pertukaran pengamat militer untuk menyaksikan latihan dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait, dan kerjasama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama. (Har)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menggelar buka Puasa bersama dengan anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Jabodetabek, Jabar, Jateng dan Jatim serta anggota MENWA (Resimen Mahasiswa) di Panti Prajurit Balai Sudirman, Jl. Dr. Saharjo 268, Jakarta Selatan, Jumat (11/07/2014) malam.

Buka puasa bersama diikuti oleh 612 orang, terdiri dari 112 orang dari Mabes TNI, 335 orang Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek, Jabar, Jateng dan Jatim, serta 100 orang Resimen Mahasiswa, 45 orang Forum Pemuda Pelajar Indonesia dan Pemuda Pelajar Indonesia, 20 orang Perwakilan Mahasiswa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tema yang diangkat yaitu “Melalui Hikmah Puasa Ramadhan 1435 H/2014 M Kita Mantapkan Iman dan Taqwa Serta Komunikasi Sosial TNI Dengan Mahasiswa Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Kegiatan buka puasa bersama Panglima TNI dengan mahasiswa (BEM dan MENWA) merupakan langkah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dengan seluruh elemen bangsa, khususnya para mahasiswa seluruh Indonesia guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional secara terpadu, baik penyiapan maupun dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman dan pandangan kepada mahasiswa (BEM dan Menwa) tentang pembangunan pertahanan negara yang dilakukan secara sinergitas oleh seluruh elemen bangsa guna mewujudkan kekuatan yang tangguh, di mana TNI sebagai komponen utama  didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung serta dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara.

Sedangkan sasarannya adalah agar tumbuhnya satu pemahaman, pandangan dan kebulatan tekad bersama-sama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara.

Panglima TNI mengharapkan pada pertemuan itu  mahasiswa  bisa mensosialisasikan kepada masyarakat luas. “Di samping itu juga dapat memberikan kontribusi yang positif untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat Indonesia dalam  situasi yang agak kritis menjelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden tahun 2014,” tegasnya. (Wan)

KPU (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat sistem penghitungan pemilu yang transparan. Dengan sistem tersebut maka kecurangan akan sangat mudah diketahui.

Demikian disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

“Proses sejak penghitungan sampai rekapitulasi itu semua dilakukan dengan transparan,” tandas Arief di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2014).

Proses transparansi itu, sambungnya, dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, hingga provinsi. Proses ini, lanjutnya, meliputi pemindaian formulir C.

“KPU juga memerintahkan kepada KPU provinsi, kabupaten, kota, PPS, KPPS untuk mengirim hasilnya melalui scanning,” paparnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa form dari kecamatan dikirim melalui data file excel sehingga siapa pun yang akan curang akan mudah diketahui.

Ditambahkannya, cara tersebut dilakukan KPU dalam rangka mengawal supaya tak ada kecurangan.

“Jadi saya ingatkan kepada penyelenggara pemilu maupun peserta jangan coba-coba curang karena yang curang akan mudah ketahuan,” tandasnya. (EA)

Pasangan Jokowi-JK (Foto Wijaya)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersyukur lembaga survei mengumumkan hasil Quick Count (QC) yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK) merupakan lembaga survei yang memilik kredibilitas baik.

“Kita bersyukur bahwa lembaga-lembaga survei yang kredibel yang kemarin pileg (pemilihan legislatif) sangat tepat melakukan quick count, dan lembaga-lembaga yang sangat tidak dipengaruhi oleh siapa pun,” ujarnya saat menggelar do’a bersama di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2014).

Pria yang juga menjabat Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) ini menyatakan, pada pileg lalu  hampir tidak ada perbedaan yang dikeluarkan oleh quick count dengan hasil rekapitulasi KPU.

“Pascapileg kemarin terbukti hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Zero perbedaan. Tidak ada satu yang berjarak antara hasil qc dengan hasil pileg lalu,” tukas politisi yang biasa disapa Cak Imin..

Oleh karena itu, menurutnya, hasil quick count yang memenangkan Jokowi-JK tersebut sangat memuaskan semua pihak yang telah ikut sama-sama bekerja untuk memenangkan calon presiden nomor urut dua. Karena sudah bisa dipastikan rekapitulasi KPU dengan hasil quick count tidak akan berbeda.

“Ini sungguh menggembirakan, Jokowi-JK unggul dan kita yakin hasil KPU pun tidak akan jauh beda dengan hasil qc lembaga survei,” pungkasnya.  (DR)

Pasangan Prabowo-Hatta (Foto Wijaya)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pemilihan Presiden usai digelar pada 9 Juli 2014 kemarin, berbagai hasil hitung cepat dari berbagai lembaga telah dirilis. Namun hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan diumumkan pada 22 Juli 2014 mendatang.

Pusat Tabulasi Data Tim Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan bahwa Prabowo–Hatta unggul dari pasangan Jokowi–JK dengan persentasi 52,3% (Prabowo –Hatta) berbanding 47,7% (Jokowi- JK). Hasil tersebut berdasarkan perhitungan secara manual yang dilakukan oleh para saksi berdasarkan formulir C1 di 270.000 TPS yang tersebar di 33 provinsi di 359 kabupaten/kota di Indonesia.

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah membenarkan hasil penghitungan tersebut, “Alhamdulillah, Data Center Prabowo-Hatta telah memastikan kemenangan pasangan nomor satu,” ujar Fahri, di Jakarta, Kamis (10/07/2014).

Fahri juga menyatakan bahwa Prabowo-Hatta memang menang tipis. Kemenangan tipis ini, menurut Fahri, membuat seluruh tim harus waspada untuk mengawal dan memantau kotak suara diseluruh daerah, sampai final perhitungan nasional. Selain itu, Fahri mengingatkan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia juga mengajak pendukung Prabowo-Hatta untuk memperbanyak doa.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo–Hatta, Mahfud MD. Mahfud meminta kepada pendukung Prabowo–Hatta untuk bersabar hingga KPU mengumumkan hasil real count pada 22 Juli nanti.

“Marilah kita bersikap optimis serta terus mengawal proses penghitungan hingga nantinya diumumkan pada 22 Juli nanti. Insya Allah Prabowo–Hatta akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan,” tandasnya. (WK)

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014). (Foto Dudung)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) begitu membekas bagi bangsa ini. Akibat kasus ini, setiap tahun rakyat harus menanggung bunga yang jumlahnya mencapai Rp60 triliun. Dan pemimpin ke depan diharapkan mampu menyelesaikan kasus itu hingga tuntas, dan menyeret obligor pengemplang BLBI.

Demikian ungkap Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014).

“Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI,” tandasnya.

Sasmito pun meminta pemimpin ke depan harus berani menyelesaikan kasus BLBI. Presiden mendatang, sambungnya, juga harus mampu menyetop uang pajak digunakan untuk membayar bunga akibat utang BLBI.

Dia pun menyayangkan kasus BLBI tidak pernah disinggung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bisa jadi, tukasnya, keengganan Jokowi menyinggung kasus itu lantaran adanya ketakutan bahwa kasus ini akan terbongkar, sehingga banyak pihak yang terlibat terseret. Bahkan, Megawati yang kala itu menjadi Presiden, mengeluarkan SKL (surat keterangan lunas) bagi obligor pengemplang dana BLBI

Seperti diketahui, munculnya kasus ini berawal dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia pada 1997.

Akibat kondisi ini, bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the last resort. Ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI. Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya.

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet.

Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI. (Har)