INDONESIA JURNAL » mou

TNI dan Pertamina Jalin Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

Admin2 — Thu, 25 Jul 2019 22:43:09 +0000

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan PT. Pertamina (Persero) menjalin dan melakukan kerja sama serta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kegiatan Teritorial TNI, Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Lainnya, Bantuan Data dan Informasi, Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI, Pelatihan dan Pemanfaatan Fasilitas, serta Penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan untuk Kepentingan Negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Direktur Utama PT. Pertamina Nicke Widyawati, di Ruang Hening, Gedung Soedirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2019).

Dalam sambutannya, Panglima TNI sangat mengapresiasi atas penandatanganan MoU antara TNI dengan Pertamina, salah satunya dalam bidang pengamanan objek vital nasional. “Saya telah memerintahkan Komandan Polisi Militer TNI untuk segera bekerja dalam menegakkan aturan hukum di lapangan terkait pengamanan di berbagai wilayah, khususnya jalur pipa milik Pertamina yang berada di daratan dan bawah laut,” jelasnya.

Panglima TNI juga memerintahkan Asisten Teritorial untuk selalu memberikan laporan terkait dengan perkembangan terbaru yang terjadi di lapangan. “Saya perintahkan untuk menindak tegas terhadap kelompok yang melakukan gangguan keamanan terhadap aset negara, khususnya milik Pertamina,” katanya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ukuran keberhasilan dari kerja sama antara TNI dengan Pertamina sangat mudah yaitu apakah lifting produksi Pertamina mengalami kenaikan atau tidak. “Bila tingkat kebocoran pipa semakin sedikit dan lifting minyak Pertamina naik berarti usaha kita berhasil, karena saat ini banyak terjadi kebocoran pipa di lapangan. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan TNI mampu untuk menyumpal kebocoran pipa yang berada diberbagai wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI atas hasil positif capaian nota kesepahaman sebelumnya, yang telah berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya yang sangat besar dalam mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas operasional bisnis Pertamina.

“Minyak dan gas bumi merupakan industri yang berisiko tinggi (high risk), salah satunya terkait isu keamanan (security risk) sehingga membutuhkan TNI dalam bidang pengamanan objek vital nasional,” katanya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan MoU yang sudah berjalan sebelumnya. Dari MoU baru tersebut akan diturunkan menjadi sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) seperti Aspers Panglima TNI dengan Direktur SDM Pertamina, Aster Panglima TNI dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Danpom TNI dengan Senior Vice President Healt Safety Security Environment, Aster Kasad dengan Senior Vice President Healt Savety Security Environment dan Asops Kasal dengan Vice President Security Pertamina.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Wakasal Laksdya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.DS, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi, serta jajaran Direksi dan anak perusahaan Pertamina. (Wan)

Bakamla Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Laut Perairan Gorontalo Utara

Admin2 — Thu, 11 Apr 2019 00:22:39 +0000

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera melakukan penandatanganan MoU (memorandum of understanding) tentang peningkatan keamanan dan keselamatan di perairan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal tersebut disepakati dari hasil rapat pembahasan draft MoU atau nota kesepahaman di ruang rapat Mako Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Jl. Perempatan Teling, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (10/4/2019).

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah yang Laksma Bakamla Drs. Bastomy Sanap, SH., MBA., M.Hum yang diwakili oleh Kepala Pangkalan Kamla Tengah Kolonel Bakamla Kolonel Bakamla Agus Izudin,ST., dan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Otda Marzuki Tome beserta staf.

Rapat membahas mengenai isi draft MoU antara Bakamla Zona Kamla Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan cakupan bidang kerja sama yang dibahas antara lain, pertama pembentukan forum komunikasi keamanan dan keselamatan di laut. Kedua, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Keempat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan dan keselamatan di laut. Dan kelima, penempatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Kantor Pangkalan Zona Kamla Tengah.

Agus menyampaikan bahwa Bakamla Zona Kamla Tengah menyambut baik rencana kerja sama ini. “Menjaga keamanan dan keselamatan di laut yang berada di Perairan Gorontalo Utara dan sekitarnya berupa pencegahan, penindakan pelanggaran di laut terhadap semua bentuk kegiatan illegal sangat penting karena letak geografis Gorut yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Philipina”, ungkap Agus.

Agus berharap penandatangan MoU yang sudah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 nantinya tidak hanya sebatas formalitas tapi juga diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Turut hadir pejabat Bakamla Kabagum Kantor Zona Kamla Tengah Kolonel Bakamla Heriwansyah Putra, ST., M.Si., Kabid Inhuker Kantor Zona Kamla Tengah Kolonel Bakamla Yospendi ST., S.Sos., SH.,M.Si., dan Kabid Ops Kantor Kamla Zona Tengah Kolonel Bakamla Ahmad Muharam. (Wan)

Tak Hanya Rumah, Jokowi Juga Mengaku Disadap di Balai Kota

admin — Fri, 21 Feb 2014 10:33:40 +0000

Ilustrasi penyadapan (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak hanya disadap di rumah dinasnya, tapi juga di kantornya Balai Kota, Jakarta.

Jokowi mengaku ada alat penyadap di kantornya. Namun, Jokowi tak menyebutkan kapan ditemukannya alat penyadap tersebut.

Atas penyadapan itu, mantan Walikota Solo itu pun membuat Memorandum of Understanding (MoU) kepada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) meminta agar melindungi dokumen-dokumen Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terutama dokumen Jokowi di Balai Kota.

“Saya minta MoU dengan Lemsaneg untuk mengamankan dokumen di sini, karena kalau saya nggak penting,” ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2014).

Selain itu, Jokowi menilai dokumen-dokumen tersebut perlu untuk dilindungi dari aksi penyadapan yang hingga kini tak diketahui siapa pelakunya.

Terkait dirinya secara individu, Jokowi tak mempermasalahkan jika ada pihak atau oknum yang melakukan penyadapan. Toh, kata Jokowi dirinya tak penting karena yang terpenting adalah dokumen-dokumen itu.

Jokowi tak menyebutkan siapa pelaku aksi penyadapan itu. Bahkan ia mengaku tidak tahu siapa pelakunya. Pasalnya tamu yang datang ke kantornya sangat banyak dan terdiri dari berbagai macam elemen seperti Supplier, kontraktor, warga dan lain-lain.

“Tamu ya ada kontraktor, supplier, warga, saya terima semua,” sebutnya. (EA)