Jakarta (indonesiajurnal.com)-

Hanya saja,  Hipmi meminta agar target realisasi KUR 2015 tidak dipangkas. “Kami harap jangan dipangkas. Mestinya ditingkatkan, atau minimal sama seperti tahun 2014,” ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia  dalam rilisnya.

Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan hanya akan menyalurkan KUR sebesar Rp 20 triliun atau menurun signifikan dari tahun lalu sekitar Rp 36 triliun. Beberapa alasan penurunan tersebut diantaranya adanya peningkatan kredit macet (non performing loan/NPL) KUR.

Hipmi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menurunkan NPL KUR tersebut dengan berencana mengurangi bank penyalur KUR dan menghapus KUR Ritel. Jika selama ini disalurkan melalui tujuh bank nasional dan 26 bank pembangunan daerah (BPD), maka nantinya KUR hanya akan disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), PT Bank Mandiri Tbk (Persero), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Hipmi melihat, mencuatnya masalah NPL KUR tersebut tidak semata-mata faktor kelemahan nasabah KUR dalam mengelola arus kas usaha mikro mereka. Lagi pula, lebih dari 95% nasabah KUR kualitasnya sudah cukup baik. Sementara nasabah yang kualitasnya kurang baik hanya dibawah 5%.

“Ada faktor banknya juga. Sebab tidak semua bank punya kompetensi dalam mengelola risiko kredit usaha mikro. Jadi, sudah tepat kalau pemerintah mengurangi bank penyalur KUR. Sepertinya, pemerintah ingin KUR dikelolah oleh bank yang lebih kompeten mengelola microfinance. Namun nasabah KUR yang sukses dan bisa mengembalikan pinjmanannya itu jauh lebih besar di atas 95%,” papar Bahlil.

Meski demikian, Hipmi tetap mendorong pemerintah agar tidak mengerem ekspansi KUR. Pasalnya, peran KUR ini sangat strategis dalam menciptakan pengusaha baru yang mandiri dan siap masuk ke pasar komersil. Selain itu, akses pengusaha pemula ke pembiayaan mikro juga masih sangat kecil.

Bahlil mengatakan, pemangkasan target realisasi KUR semestinya kurang beralasan. Pasalnya, NPL KUR terbesar tidak datang dari segmen KUR mikro (<Rp 25 juta) melainkan dari KUR Ritel (Rp 25 juta – Rp 500 juta). Sebagaimana diketahui periode Januari-November 2014, KUR yang disalurkan mencapai Rp 36,6 triliun untuk 2,23 juta debitor. NPL  KUR rata-rata sebesar 3,9%. Sebagian besar NPL tersebut berasal dari KUR Ritel. “Dimana KUR Ritel ini sebenarnya kebanyakan bukan pengusaha pemula,” papar Bahlil. (E. Aswadi)

(Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi, S.E. meminta kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperkokoh jiwa korps atau “Esprit De Corps”.

Hal ini disampaikan Kasum TNI saat memberikan ceramah kepada anggota Korpri TNI dalam rangka HUT ke-43 Korpri Tahun 2014 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (21/11/2014).

Dalam rilis Puspen TNI yang dikirim ke indonesiajurnal.com, Kasum TNI mengatakan bahwa memperkokoh jiwa korps, berkaitan erat dengan perasaan dan sikap kesejawatan berupa “Esprit De Corps” dalam organisasi Korpri. Sedangkan Budaya organisasi merupakan pertimbangan perlunya pengembangan SDM melalui visi pengembangan kualitas sumber daya manusia TNI dan PNS TNI yang  memiliki  makna berupa internalisasi komitmen untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan PNS.

Budaya organisasi hakikatnya adalah penjelmaan dari visi organisasi, yang berfungsi sebagai pemersatu langkah prajurit/PNS TNI dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.  Budaya organisasi juga merupakan nilai-nilai bersama dan kepribadian organisasi (Corporate Personality) yang harus senantiasa dipelihara agar keseimbangan terjaga. Kepribadian ini tercermin dalam citra organisasi/bangsa (Corporate Image).  Jika budaya organisasi terpelihara secara baik, maka citra organisasi juga akan senantiasa terpelihara. Inilah yang menjadi sasaran perlunya memperkokoh jiwa korps menjadi satu nasib dan sepenanggungan dilandasi komitmen bersama untuk memajukan organisasi di mana kita bekerja secara optimal.

Dalam HUT tahun ini, tema yang diusung adalah ‘Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas, dan Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai Anggota Korpri Guna  Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa Yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat’. Harapan Kasum TNI, tema ini menjadi momentum dan lembaran baru untuk introspeksi diri bagi perjalanan panjang dalam tugas pengabdian Korpri TNI.

Profesionalitas, berarti hal yang terkait dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional memiliki tiga ciri pokok, yakni pertama keahlian (Expertise) yang didasari pengetahuan dan keterampilan berupa pengetahuan tentang bagaimana mengorganisasikan, merencanakan, dan mengarahkan organisasi, kedua tanggung jawab (Responsibility) yang berarti selain bermoral tinggi juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kepentingan negara, bangsa, dan masyarakatnya, serta yang ketiga adalah karakter korps/kebersamaan (Corporateness) yang melahirkan jiwa korsa kuat untuk membentuk personel

tangguh. Sehingga profesionalitas menuntut untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara profesional dalam menjalankan semua tugas pokok yang sesuai dengan “Job Description” jabatan masing-masing.

“Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Korpri guna mendukung kepemimpinan nasional menuju bangsa yang maju, sejahtera, dan bermartabat’ merupakan konsepsi yang sangat tepat dan relevan ketika dihadapkan kepada tuntutan organisasi. Hal ini selaras dengan reformasi birokrasi yaitu untuk menjawab tantangan masa depan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, berkualitas dalam pelayanan publik dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembekalan kepada 3.500 personel Korpri dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU tersebut, Kasum TNI juga menekankan pemahaman terhadap satu hal, bahwa dalam suatu organisasi, kedudukan sumber daya manusia bersifat sentral dan strategis.  Pencapaian tujuan organisasi secara optimal antara lain ditempuh melalui manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Paradigma baru yang dikembangkan United Nation Development Program (UNDP) dalam pembangunan adalah Paradigma Pembangunan Manusia (PPM). Paradigma pembangunan manusia menekankan empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Norma pengawakan organisasi TNI harus diisi oleh manusia/personel secara proporsional.

Dengan demikian, SDM PNS TNI sebagai komplemen organisasi TNI menduduki posisi dengan urgensi yang proporsional dalam organisasi TNI.  Personel selain menjadi subyek sekaligus menduduki sebagai obyek dan sasaran dalam organisasi TNI. Analisis terhadap kualitas SDM secara signifikan berhubungan langsung dengan aspek daya dukung terhadap organisasi untuk mewujudkan paradigma baru tersebut, khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan akan berkaitan dengan ketiga pilar lainnya.

Di akhir ceramahnya Kasum TNI meminta kepada segenap anggota Korpri untuk tetap konsisten dalam meningkatkan jiwa korsa dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan aparatur pemerintah, khususnya dalam mendukung tugas pokok TNI ke depan.

Hadir pada acara tersebut adalah Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya serta para Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf  (Kas) Angkatan. (Wan)

(Foto: Puspen TNI)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko meminta kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI usai pelaksanaan Upacara 17-an di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (17/11/2014).

Dalam rilis yang diterima indonesiajurnal.com, Panglima TNI menandaskan, saat ini penggunaan narkoba di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan kasus terkini yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di mana salah seorang pejabat wakil rektor terjerat dengan penggunaan narkoba bersama mahasiswinya. Hal ini disinyalir ada upaya besar dari negara tertentu untuk menghancurkan Indonesia melalui cara penyalahgunaan narkoba.

Jenderal Moeldoko bahkan merasa sangat prihatin, institusi yang menjunjung tinggi kedisiplinan seperti TNI dan Polri sudah dapat dirasuki oleh penyelewengan narkoba. Beberapa prajurit TNI maupun Polri telah diberhentikan dengan tidak hormat, karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu, Panglima TNI menginstruksikan kepada seluruh prajurit dan PNS di lingkungan TNI, agar jangan sampai menggunakan serta menyalahgunakan narkoba. “Jangan hanya alasan coba-coba, pelampiasan terhadap masalah yang dihadapi, stres dan lain sebagainya, Anda terjebak dalam penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa prajurit dan PNS TNI yang terjebak narkoba maka resiko yang ditanggung cukup berat baik secara pribadi, karier, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ingat, bahwa karier yang kita bangun ini dilakukan dengan susah payah. Bila memiliki masalah, masih banyak cara lain yang dapat ditempuh seperti mendekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan dengan keluarga dan lain-lain.

“Semua itu, tergantung dari pribadi masing-masing. Lingkungan harus dapat kita kendalikan. Sekali terjebak narkoba, maka sulit untuk keluar dari jebakan tersebut,” ungkap Panglima TNI.

Selain itu, Moeldoko juga berharap agar seluruh prajurit dan PNS TNI menghindari kecelakaan lalu lintas dan jangan ugal-ugalan dalam mengendarai motor di jalan raya. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalin lebih tinggi dari pada angka kematian prajurit yang bertugas di medan operasi.

Untuk itu, prajurit harus rendah hati karena Doktrin Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA), yang memiliki makna bahwa apabila negara ini diserang oleh negara lain maka seluruh sumber daya nasional tersebut dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan. Semua disusun dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang dipersiapkan, bagaimana TNI akan dibantu oleh rakyat apabila TNI tidak baik dengan rakyat.

“Hubungan antara TNI dengan rakyat harus baik, tidak ada lagi prajurit yang ugal-ugalan menekan rakyat, karena yang diinginkan rakyat adalah TNI yang kuat dan rendah hati,” ungkapnya.

Terkait remunerasi, jenderal bintang empat itu menyampaikan bahwa Mabes TNI saat ini sedang menyusun Rencana Strategi Kesejahteraan (Renstrakesra) Prajurit yang mencakup tentang perumahan, gaji dan kesehatan prajurit serta Renstra perbaikan dan pemeliharaan Alutsista.

Hadir dalam acara tersebut Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, S.E., Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI dan Kabalakpus Mabes TNI serta Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya. (Wan)

Ilustrasi (ist)

Bekasi  (Indonesiajurnal.com)-Penumpang kereta Commuter Line jurusan Bekasi-Jakarta Kota  menggelar demo di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/04/2014).

Aksi unjuk rasa itu dipicu keterlambatan jadwal kereta api Commuter Line jurusan Bekasi-Jakarta Kota.

Dalam aksinya, para penumpang menuntut perbaikan jadwal keberangkatan kereta api dari Timur Jakarta dan Commuter Line.

“Perbaikan jadwal kereta api harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah hari ini. Apabila PT KAI tidak bisa melakukannya, Direktur KCJ dicopot saja dari jabatannya,” tukas perwakilan penumpang commuter line saat berorasi di Stasiun, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/04/2014).

Sehubungan dengan itu, perwakilan penumpang Commuter Line telah menandatangi surat perjanjian dengan direksi Commuter Line perwakilan Stasiun Bekasi. Dan akan menunggu hingga Senin mendatang.

Jika perjanjian tersebut tidak diwujudkan, penumpang akan menggelar demo besar-besaran, serta mendesak agar Direktur KCJ mundur dari jabatannya.

Untuk diketahui, jadwal kereta api Commuter Line jurusan Bekasi-Jakarta Kota mengalami keterlambatan. Kereta api itu seharusnya berangkat pukul 07.45 WIB, namun baru tiba di Bekasi pukul 08.30 WIB. (Wid)

Presiden SBY (Antara)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kementerian Dalam Negeri dan BPKP diminta mengaudit belanja APBN oleh seluruh pejabat negara selama masa kampanye Pemilu 2014. Demikian penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Supaya masyarakat mengetahui, agar tidak ada yang tidak tahu soal anggaran itu. Mana yang anggaran negara, dana mana yang bukan anggaran negara,” tandas Presiden, Selasa (01/04/2014).

Selama masa kampanye, SBY yakin belanja operasional kepresidenan sudah sesuai dengan peraturan anggaran yang berlaku.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui, fasilitas yang diberikan selama kampanye tahun ini, sama dengan fasilitas yang diberikan selama Pemilu 2009 dan kepada Megawati dan Hamzah Haz di Pemilu 2004.

Oleh sebab itu, SBY mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit belanja operasional kepresidenan selama masa kampanye. BPKP dan Kemendagri pun disintruksikan mengaudit dana operasional pejabat lain yang berkampanye. (Bc/Lu)