Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan keynote speech pada webinar Engineers Room Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Acara tersebut mengusung tema Transformasi Indonesia Hijau: mendorong Industri Hijau di Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Februari 2021.
Memanfaatkan momentum saat ini dan belajar dari praktik di berbagai negara di masa pemulihan krisis, transisi menuju pembangunan ekonomi hijau di masa pemulihan teruji mampu mendorong pengembangan teknologi baru, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Untuk itu, sebagai strategi jangka menengah-panjang, setidaknya, kami ingin mendorong 3 strategi kunci untuk menuju pemulihan yang lebih hijau,” ujar Kepala Bappenas.

Suharso mengungkapkan, pertama, mulai memfokuskan investasi di sektor industri kepada investasi hijau yang mendukung pembangunan rendah karbon dengan melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM sebagai penggerak utama.

“Kedua, dengan adanya iklim bisnis yang memberikan insentif menarik pada industri-industri hijau, kita dapat berfokus untuk memproduksi produk hijau dan jasa yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” lanjutnya.
Produk-produk dan jasa di bisnis hijau dapat memberikan value added yang lebih tinggi dibandingkan bisnis konvensional. Sebagai percontohan, Denmark sudah membuktikan hal ini sedari lebih dari 1 dekade yang lalu. Laporan Pemerintah Denmark menyatakan bahwa indeks nilai tambah produk hijau lebih tinggi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan bisnis konvensional.

“Pengembangan industri hijau di Indonesia memiliki potensi keberlanjutan dan keberhasilan implementasi yang cukup tinggi. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terdapat beberapa aspek keunggulan Indonesia untuk dapat menerapkan green industry secara luas, yaitu faktor-faktor seperti potensi inovasi, daya saing SDM industri, kapasitas kemampuan manufaktur, serta ketersediaan adaptasi mekanisme green banking,” ucap Menteri.

Di Indonesia sendiri, jika dicoba untuk memetakan secara cukup lengkap subsektor-subsekto apa saja yang memiliki potensi penerapan industri hijau, terdapat 3 kelompok besar sektor industri, yaitu yang terkait dengan Renewable Energy, Sistem Pertanian Maju, dan Sistem Urban Infrastructure. Secara keseluruhan terdapat 14 subsektor yang memiliki potensi cukup baik untuk menerapkan kebijakan industri hijau.

“Ketiga, sebagai bagian dari upaya pemulihan yang berkelanjutan, Pemerintah perlu terus menjaga momentum ekonomi hijau dengan mengarusutamakan stimulus ekonomi hijau ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga berbagai kebijakan yang disusun mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi guncangan tidak terduga atau shock di masa mendatang,” tandas Suharso. (Wan)

Rapat kerja Menteri PPN dan DPR.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Selasa (8/9/2020).

Rapat tersebut membahas mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN Tahun 2021.

Sebagai kementerian yang diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo dalam hal perencanaan pembangunan nasional, Bappenas mengemban tugas sebagai regulator perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan juga enabler.

Bappenas memperoleh capaian kerja yang baik. Sejak tahun 2008 hingga 2019 Bappenas memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Bappenas, yang berarti capaian program kerja dan penganggaran dinilai sangat baik.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Bappenas sebesar Rp1.828,69 miliar dan dipotong sebesar Rp40,42 miliar untuk penanganan Covid-19.

Beberapa kegiatan utama telah selesai dikerjakan seperti kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Bali, dan Bangka Belitung untuk meninjau kesiapan pemulihan ekonomi-sosial dan akselerasi pembangunan, namun ada pula kegiatan yang masih berlangsung hingga akhir tahun 2020 seperti penyusunan RKP 2021 dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Hingga Agustus 2020 penyerapan anggaran di Bappenas mencapai 42,82%, penyerapan masih lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan pertanggungjawaban kegiatan perlu direvisi.

“Bappenas akan melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran dengan melakukan refocusing kegiatan seperti kegiatan pencegahan Covid-19, dukungan fasilitas integrated digital workspace (flekxiwork), dan renovasi gedung Bappenas Taman Suropati,” ucap Menteri.

Untuk pagu anggaran tahun 2021 ini, Bappenas mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp260,86 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan beberapa program di antaranya Satu Data Indonesia, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Food Estate, Pelaksanaan Reformasi Perlindungan Sosial, Sistem Monograf Desa, dan COREMAP-CTI.

“Selanjutnya Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas ini akan dialokasikan untuk anggaran berdasarkan program dan anggaran berdasarkan jenis belanja,” kata Menteri. (Wan)