Nanang Fardiansyah, SH, dan Sri Rahayu (Foto indonesiajurnal.com)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pemerintah Indonesia sudah membayar diyat (tebusan) senilai Rp21 miliar (7 rial) untuk Satinah. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi itu pun luput dari hukuman mati.

Langkah yang diambil pemerintah disambut positif berbagai kalangan.  Sejumlah pihak pun berharap pemerintah lebih responsif lagi dalam menangani permasalahan TKI, agar  tak bermunculan Sakinah-Sakinah berikutnya.

Seorang pemerhati TKI dan juga mantan TKI, Nanang Fardiansyah, SH, memberi catatan khusus terhadap permasalahan yang tengah dihadapi TKI di luar negeri, dan khususnya terhadap kasus Satinah.

Menurutnya, agar tidak terjadi Satinah-Satinah berikutnya, dirinya mendesak pemerintah segera menginventarisir TKI yang sedang tersangkut masalah hukum. “Inventarisir ini penting untuk mengetahui berapa jumlah TKI yang sedang terkena hukuman ringan, sedang, hingga hukuman mati,” tukasnya kepada indonesiajurnal.com,  Jumat (04/04/2014).

Jika semua, urainya, sudah diiventarisir, pemerintah akan mudah untuk memikirkan langkah selanjutnya dalam membantu TKI yang sedang dirundung masalah hukum itu.

Nanang menambahkan, untuk memudahkan proses inventarisir, pemerintah harus memerintahkan Kedubes RI (tempat TKI bekerja) untuk mendata TKI yang sedang bekerja di negara itu, terutama untuk TKI yang sedang bermasalah.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan memerintahkan pihak Kedubes RI (tempat TKI bekerja) agar segera mendata TKI,” tegas pria yang mencalonkan jadi caleg DPR RI dari Partai Hanura, dari dapil 8 Jawa Timur ini.

Pihak kedubes pun, sambungnya, juga harus bergerak cepat untuk mendata jumlah TKI yang bekerja.

Bila langkah itu sudah dilakukan, dia optimis permasalahan yang terjadi pada TKI dapat diatasi dengan baik. “Saya yakin cara itu merupakan solusi terbaik mengatasi permasalahan yang dialami TKI,” tandasnya. (Har)