(Foto: Iwan/indonesiajurnal.com)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden RI ke-2 H.M, Soeharto sudah sepantasnya memperoleh gelar pahlawan nasional. Demikian ditegaskan Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) H.M Yusuf Rizal.

Rizal menilai, cukup banyak jasa dan prestasi yang ditorehkan Soeharto saat memimpin bangsa Indonesia ini.  “Atas prestasi tersebut, kemudian kita memberikan dukungan penuh kepada pak Harto. Termasuk mendorong pemerintah agar pemerintahan Jokowi segera memberikan gelar pahlawan kepada beliau,” tegasnya saat menggelar hataman Al Quran yang diadakan Majelis Dzikir Merah Putih LIRA di kantornya, Tebet, Jakarta,  Rabu (08/06/2016).

Apalagi, sambung Rizal,  Partai Golkar telah menetapkan Jokowi untuk Capres 2019. “Lantaran Golkar menetapkan Jokowi sebagai capres, maka LIRA mendesak Jokowi untuk segera merealisasi pemberian penghargaan kepada H.M Soeharto agar memiliki nilai lebih,” tukas pria yang juga menjabat Presiden Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) ini.

Dia menambahkan, LIRA dan Parsindo akan terus mendorong agar bapak pembangunan itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional. “Kenapa kita sampai saat ini tetap memberikan dorongan itu ? Pertama bahwa Dewan Gelar dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan seleksi dan sudah menganggap H.M Soerharto layak untuk diberikan gelar pahlawan,” cetusnya.

Kedua, lanjutnya, saat Soeharto memerintah negeri ini banyak jasa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. “Jadi dulu kita berharap setelah Pak Harto mundur atau orde baru mundur dan dihujat karena dianggap orde baru itu adalah orde yang menyengsarakan rakyat, kemudian seluruh rakyat Indonesia menginginkan perubahan dengan melakukan reformasi yang diharapkan adalah memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang lebih dibanding orde baru. Tetapi kenyataannya saat ini bisa kita rasakan, masyarakat mulai memberikan perbandingan bahwa jaman orde baru ternyata memberikan lebih kenyamanan ketimbang jaman reformasi,” papar Rizal.

Anda mau tau faktanya? “Coba tanyakan pada rakyat kecil seperti pedagang kaki lima, nelayan, supir taksi, dan buruh. Itu contoh riil. Itu yang kita lihat, maka korporasinya menjanjikan bahwa orde reformasi belum bisa mengalahkan dari karya orde baru. Baik dengan GBHN atau Repelitanya,” tuturnya.

Dia menilai, GBHN dan Repelita merupakan konsep pembangunan yang ampuh dalam memajukan bangsa Indonesia. Malaysia, urainya, saja mengadopsi konsep pembangunan itu.  “Repelita dan GBHN itu sekarang diadopsi oleh Malaysia, karena itu yang membuat Malaysia menjadi kuat. Kami sudah bertemu dengan Pak Mahatir Muhammad, dan meminta testimoninya. Beliau pun mengatakan bahwa kami maju salah satunya adalah mengadopsi konsep GBHN dan Repelita yang diterapkan oleh Indonesia,” ungkapnya.

Namun anehnya, ucap Rizal, pemerintahan Indonesia sekarang justru meninggalkan GBHN dan Repelita. Menafikan swasembada beras dan swasembada pangan. Jadi, sekarang semuanya impor. “Beberapa waktu lalu LIRA mengoreksi agar pemerintah tidak lagi mengimpor lagi bawang merah karena stoknya masih banyak, tapi kemarin muncul statemen bahwa bulan ini pemerintah akan mengimpor 2.500 ton bawang merah, selain bawang merah, daging juga impor. Nah ini yang membuat salah satunya kita sparasi, belum lagi masalah pembangunan– pembangunan yang lain. LIRA dan Parsindo mendukung program pemerintah tetapi kami tetap kritis dan independen untuk memberikan penilaian–penilaian yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.”

Ketiga, terangnya, memang bangsa ini perlu memberikan penghargaan bagi para pahlawan yang telah berbuat kepada bangsanya. Pak Harto, tukas Rizal, telah melakukan dan memberikan sumbangsih banyak untuk bangsa ini. “Karena itu tidak ada celah untuk pemerintah untuk tidak memberikan gelar pahlawan bagi jenderal bintang lima itu. Apalagi, Partai Golkar yang didirikan Soeharto akan mendukung Jokowi di 2019,” katanya. (Wan)