Jakarta (indonesiajurnal.com)-Maraknya berita hoax perlu diwaspadai sejak dini. Apalagi rnenjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu nampaknya sudah mengantisipasi hal tersebut.

KPU sudah menyiapkan langkah-langkah menghadapi berita hoax, hat speech, dan black campaigne. “Kami sudah menyiapkan langkah menghadapi hal tersebut,” ujar Partono, staf ahli bidang teknis Pemillu KPU Pusat dalam seminar
nasional bertajuk ‘Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai’ di Jakarta, Jumat (23/03/2018).

Menurut Partono, ada beberapa peran KPU dalam memiminalisir hoax dan ujaran kebencian. Pertama, sambungnya, akses publik terhadap informasi penyelenggraaan setiap tahapan pemilu. Kedua, mendorong partisipasi publik. Ketiga, pendidikan pemula (khususnya pemilih pemula). “Dan membentuk relawan demokrasi (relasi) dan komunitas peduli,” urainya. (Wan)

KPU (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menerima dan mentaati semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan umum atau Pilpres 2014.

Hal itu disampaikan tim hukum KPU Ali Nurdin di Jakarta, Selasa (19/08/2014). Nurdin menyatakan KPU sudah menyelenggarakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sesuai Undang-undang (UU). Dan apa pun isinya, ujarnya, KPU siap mentaati putusan MK.

“Kami akan mentaati putusan Mahkamah apa pun isinya,” tukas Nurdin.

Dia pun mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK. Pada tanggal 21 Agustus 2014 besok, sambungnya, semua pihak yang bersengketa harus menerima apa pun keputusan MK. Nurdin yakin, KPU akan keluar sebagai pemenang.

Ditambahkannya, tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dituduhkan. Kalau pun ada, lanjutnya, jumlahnya tidak banyak.

Menurutnya, bukti yang dihadirkan KPU di persidangan yang dibawa dari puluhan ribu TPS sudah cukup. (EA)

KPU (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat sistem penghitungan pemilu yang transparan. Dengan sistem tersebut maka kecurangan akan sangat mudah diketahui.

Demikian disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

“Proses sejak penghitungan sampai rekapitulasi itu semua dilakukan dengan transparan,” tandas Arief di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2014).

Proses transparansi itu, sambungnya, dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, hingga provinsi. Proses ini, lanjutnya, meliputi pemindaian formulir C.

“KPU juga memerintahkan kepada KPU provinsi, kabupaten, kota, PPS, KPPS untuk mengirim hasilnya melalui scanning,” paparnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa form dari kecamatan dikirim melalui data file excel sehingga siapa pun yang akan curang akan mudah diketahui.

Ditambahkannya, cara tersebut dilakukan KPU dalam rangka mengawal supaya tak ada kecurangan.

“Jadi saya ingatkan kepada penyelenggara pemilu maupun peserta jangan coba-coba curang karena yang curang akan mudah ketahuan,” tandasnya. (EA)

KPU (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Hari ini, Kamis (27/03/2014), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan dan  uji publik tentang peraturan KPU tentang pemilu presiden dan wakil presiden, di kantor KPU Pusat Jln. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Agenda yang dimulai pukul 10.45 WIB itu di antaranya membahas mengenai beberapa isu strategis rancangan peraturan KPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Acara yang dihadiri perwakilan partai politik itu  juga membahas beberapa isu seperti soal pencalonan, kampanye, dana kampanye, serta norma dan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu presiden dan wakil presiden. (EA)