Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pengurus HMI.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengurus dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di berbagai wilayah, bahwa latar belakang pendirian HMI pada 5 Februari 1947 tak lepas dari situasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara dari berbagai serangan militer Belanda. Hingga puncaknya menghadapi agresi militer Belanda I dalam rentang waktu 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947.

“Di masa terdahulu, untuk menguasai sebuah bangsa negara dilakukan dengan serangan militer. Di masa kini, invasi militer hampir tak terjadi, karena serangan dilakukan melalui serangan ideologi. Kesuksesan para pendahulu HMI dalam melawan penjajahan Belanda, harus diteruskan oleh kader HMI masa kini dengan cara menjaga ideologi Pancasila dari serangan ideologi lain,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI Jakarta, Senin (8/2/2021).

Pengurus PB HMI yang hadir antara lain Ketua Umum Arya Kharisma Hardy, Bendahara Umum Andi Rante dan Ketua Bidang Rahim Key.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, para pengurus dan kader HMI sebagai bagian dari tulang punggung kaum muda Indonesia, harus selalu menjadi teladan sekaligus edukator handal dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui HMI, generasi muda bangsa jangan mudah terprovokasi oleh isu apa pun.

“Penyelenggaraan Kongres HMI ke-31 yang akan dilangsungkan pada 17 Maret 2021 di Surabaya, menjadi salah satu ajang pembuktian bagi HMI. Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan antar calon ketua umum, menjadikan HMI terpecah,” tandas Bamsoet.

Dewan Pakar KAHMI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, HMI telah ambil bagian dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Mengingat paparan terbaru hasil Sensus Penduduk (SP) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa. Sebanyak 27,94 persen atau sebesar 75,5 juta jiwa merupakan Gen-Z kelahiran 1997-2012, yang kini berusia 8-23 tahun. Milenial kelahiran 1981-1996 yang kini berusia sekitar 24-39 tahun mencapai 25,87 persen atau sekitar 69,9 juta jiwa.

“Secara keseluruhan, jumlah kaum muda berusia maksimal 39 tahun sudah mencapai 53,81 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 145,4 juta jiwa. Menunjukan Indonesia sudah menikmati bonus demografi, dimana penduduk usia produktif lebih besar dari usia non-produktif. Jika para pemudanya terpecah belah, bonus demografi tersebut bukan mendatangkan keuntungan, melainkan malah menjadi beban,” terangnya. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Majelis Taklim Baitus Sholihin (MajelisTaklim BS) kembali memberikan santunan kepada para anak yatim.

Santunan yang dibarengi dengan doa bersama ini, sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap anak yatim.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sangat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Terlebih, adik-adik kita yang telah ditinggalkan orangtuanya. Sedikit bantuan dari kita akan sangat berarti bagi kehidupan mereka,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini juga mengajak Majelis Taklim BS dan anak-anak yatim mendoakan keselamatan bagi bangsa dan negara. Khususnya, agar bangsa Indonesia bisa terhindar dari bencana serta segera terbebas dari pandemi Covid-19.

“Mari kita bersama berdoa agar bangsa Indonesia selamat dari segala bencana dan marabahaya. Memohon perlindungan dari Allah merupakan salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Selain melakukan berbagai usaha lain untuk mencegah dan mengatasi bencana,” kata Bamsoet.

Dewan Pakar Majelis Pimpinan Nasional KAHMI ini menuturkan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021, telah terjadi 271 bencana di Indonesia. Bencana terbesar berupa banjir sebanyak 171 kejadian, disusul tanah longsor 48 kejadian, angin puting beliung 45 kejadian, gempa bumi dan gelombang pasang serta abrasi 6 kejadian, dan kebakaran hutan 1 kejadian.

“Akibat bencana tersebut 191 jiwa meninggal dunia, 12.042 orang terluka, 1.576.782 orang menderita dan mengungsi serta 44.353 rumah mengalami kerusakan. Mari kita ringankan penderitaan saudara-saudara kita dengan bergotongroyong membantu sesama sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila,” terangnya. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Sosial/Kemensos, untuk membuat program dengan strategi yang cocok untuk lansia.

“mengingat dampak pandemi covid-19 di dalam kehidupan lansia sangat rentan seperti aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, yang perlu menjadi perhatian,” ujar Bamsoet menyikapi dampak dari pandemi Covid-19 yaitu menurunnya kualitas hidup warga lanjut usia/lansia, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian kondisi sosialnya.

Pihaknya, sambungnya, juga mendorong pemerintah untuk memikirkan strategi yang dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi lansia, serta memastikan para lansia tersebut tidak terpapar virus corona, dikarenakan ketakutan lansia untuk pergi ke layanan kesehatan.

“Kita dorong pemerintah memberikan pendampingan ekstra kepada kelompok masyarakat lansia, terutama dalam layanan akses kesehatan, dikarenakan saat ini 28 persen layanan kesehatan tutup dan tidak melayani pasien yang tergolong lansia,” tukas politisi Partai Golkar itu dalam siaran persnya.

Mantan Ketua DPR RI itu kembali menuturkan bahwa pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memikirkan aspek ekonomi masyarakat lansia dengan memberikan bantuan sosial, dikarenakan saat ini lansia masih banyak yang harus bekerja namun mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pemerintah harus berupaya dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat lansia dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dikarenakan kalangan lansia yang cukup rentan terpapar covid-19.

“Kita mendorong pemerintah dapat memperhatikan kelompok masyarakat lansia di berbagai aspek, terutama di masa pandemi covid-19, sehingga ke depannya masyarakat lansia juga dapat mengikuti adaptasi kebiasaan baru tanpa adanya tekanan,” terang Bamsoet. (wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Kak seto.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak tokoh masyarakat untuk Ngobrol Asyik (Ngobras) dan Ngomong Politik (Ngompol) dalam kanal Youtubenya, Bamsoet Channel.

Kali ini Bamsoet Ngobras sampai Ngompol bersama Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi (Kak Seto).

Melalui dialog seru sambil bernyanyi di studio Podcast Kak Seto, terkuak misteri dibalik rambut berponi Kak Seto yang tak pernah ia ubah. Selain karena menggemari The Beatles, gaya rambut poni Kak Seto ternyata juga untuk menutupi bekas luka jahitan karena terjatuh pernah terjatuh waktu kecil.

“Tak banyak yang tahu, Kak Seto punya kisah hidup yang penuh perjuangan. Ia pernah menjadi gelandangan dan tidur di emperan, hingga akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai office boy lalu menjadi asisten Pak Kasur dan Ibu Kasur di usianya ke-18 tahun. Karena masa sulitnya di saat remaja itulah, yang menjadi salah satu alasannya mengabdikan diri di dunia anak-anak. Menjadi pengayom agar anak Indonesia bisa mendapatkan cinta dan perhatian,” ujar Bamsoet usai Ngobras sampai ngompol bersama Kak Seto, di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menceritakan, salah satu titik balik hidup Kak Seto terjadi saat dirinya bekerja sebagai asisten Bu Kasur, isteri dari Pak Kasur. Pasangan suami istri tersebut merupakan tokoh pendidikan anak Indonesia. Pendiri TK Mini di Jakarta yang punya banyak acara TV mengedukasi anak-anak, sekaligus juga pencipta lagu anak.

“Sebelum wafat, Pak Kasur mengamanahkan kepada Kak Seto untuk momong anak-anak Indonesia. Dari mereka berdualah, Kak Seto mendapat banyak pengaruh baik. Ini menandakan jika kita ingin menjadi orang baik, bergaulah dengan orang baik juga,” tukas Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Kak Seto bahkan pernah beberapa kali ditawari menjadi menteri. Namun dirinya memilih untuk tetap di lajur yang sejak dahulu ditekuni. Menjadi sahabat dan selalu dekat dengan dunia anak-anak.

“Berada di luar sistem pemerintahan, bukan berarti Kak Seto tidak mau ikut ambil bagian dalam memajukan pendidikan Indonesia. Ia selalu memberikan banyak pemikiran bernas. Ia tak pernah letih mengingatkan agar sistem pendidikan harus selalu mengedepankan etika dan estetika. Sistem pendidikan juga tak boleh kehilangan akar nasionalisme yang mengajarkan kepada setiap peserta didik untuk selalu mencintai Tanah Air,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, Kak Seto juga selalu menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah haruslah menggembirakan. Karenanya guru tak hanya sekadar mengajarkan mata pelajaran dari buku tetapi juga harus mendidik, harus kreatif menggali minat sang anak dengan menghidupkan suasana kelas.

“Terlebih di situasi pandemi Covid-19 yang membuat sistem pembelajaran menjadi jarak jauh menggunakan media daring. Guru harus kreatif agar para peserta didik tidak bosan. Memang tak mudah bagi guru, peserta didik, maupun orang tua menghadapi hal ini. Namun kita semua tak boleh menyerah, demi masa depan anak-anak kita,” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, dalam skala kenegaraan Indonesia memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai tempat bermusyawarah mencari mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Menurut Kak Seto, dalam keluarga pun harus ada MPR, yakni Majelis Permusyawaratan Rumah Tangga, sebagai wadah menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga.

“Maksudnya, para orang tua seyogyanya melibatkan anak-anak berdiskusi berbagai persoalan di rumah dengan cara bermusyawarah. Biarkan pula anak-anak mengisi hari-hari mereka dengan keceriaan melalui aktivitas belajar dan bermain,” terangnya. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Terutama dalam hal penerapan sanksi.

Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.

“PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi. Namun, tetap saja jumlah kasus Covid-19 tetap terus bertambah.

“Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,’’ kata Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

“PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain,” urai Bamsoet.

Karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik. Termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan holistik, kebijakan yang berorientasi pada sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.

“Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,’’ terangnya. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI mendorong pemerintah bersama Satgas Pangan untuk mengevaluasi kurang efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan agar ke depannya jumlah impor dapat diminimalisir dan melakukan langkah strategi agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, menyikapi kurang efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan dikarenakan masih tingginya jumlah impor pangan di Indonesia, seperti impor sayur yang mencapai 770 juta dolar atau Rp11,55 triliun pada tahun 2019.

“Kita juga mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan petani dengan memberikan kemudahan mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, agar dapat meningkatkan hasil pangan dalam negeri, sehingga Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan sendiri yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pihaknya, sambung Bamsoet, juga mendorong pemerintah dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan ketahanan pangan, dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan regulasi tentang pengendalian pangan, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan.

“Kita juga minta pemerintah agar fokus dalam memetakan komoditas yang memang menjadi fokus dan prioritas, sehingga impor dapat ditekan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja,” terangnya.

Mantan Ketua DPR itu mendorong pemerintah agar terus mewujudkan tercapainya diversifikasi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan, agar masyarakat Indonesia tidak selalu bergantung dengan beras saja sebagai makanan pokok, sehingga Indonesia mampu mengendalikan impor dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Kita juga minta pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri, seperti dengan melakukan pembangunan pertanian berbasis petani kecil, yaitu melibatkan petani mulai dari awal hingga akhir kegiatan penanaman, sehingga petani dalam negeri dapat diberdayakan secara optimal,” tandasnya. (wan)

Oleh karena itu, Bamsoet berharap DPR RI dan Pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat. “Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Turut hadir 15 dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, antara lain Dekan FISIP UNHAS Prof. Dr Amin, Dekan FIS UNJ Dr. Muhammad Zid, Dekan IPDN Bandung Dr. Ismail Nurdin, Dekan FISIP UNAND Dr. Hardi Warsono, Dekan FISIP UNPATTI Prof. Tonny D. Pariela, Dekan FISIP UNTIRTA Dr. Agus Sjafri, dan Dekan FISIP UNSIL Dr. Iis Marwan.

Dalam pertemuan tersebut, para dekan menyoroti sejumlah hal, di antaranya pengesahan revisi UU KPK, pembahasan RUU KUHP, gerakan demonstrasi dari berbagai mahasiswa dan pelajar, hingga moralitas parlemen. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, jika dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum, kedepan juga dirinya berharap DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lainnya untuk sama-sama membedah RUU KUHP. Sehingga DPR RI dan pemerintah punya insight dari berbagai disiplin ilmu.

“Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan,” terang Bamsoet. Terkait penolakan revisi RUU KPK, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka kini bolanya ada di pemerintah. Jika masyarakat tak puas, bisa juga mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan. Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi moralitas Parlemen yang dianggapnya belum ada perubahan signifikan. Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan, terdiri dari berbagai macam tipe orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Terlepas dari latar belakang dan kualitas masing-masing individu yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI, faktanya mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan. Kini berbagai partai politik tengah melakukan pembenahan besar-besaran, menarik sebanyak mungkin milenial ke kancah politik dengan harapan ada alih generasi,” tuturnya. Wakil ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menambahkan, sudah saatnya sistem Pilkada dan Pemilu secara langsung dikaji ulang. Karena, secara tidak langsung menjadikan politik berbiaya tinggi.

“Dapat dibayangkan untuk menjadi kepala daerah saja dibutuhkan puluhan miliar. Begitu juga untuk terpilih menjadi anggota Parlemen. Kalau dipikir jernih, hanya mengandalkan gaji yang diterima tentu tidak akan menutupi pengeluaran yang ada. Akibatnya, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Karenanya, sistem pemilihan langsung seperti sekarang perlu dikaji ulang lagi untuk menghindari mudharat yang lebih besar,” pungkas Bamsoet. (wan)