Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Puan sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah tersebut.

“DPR RI yang merupakan Rumah Rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja,” kata Puan dalam siaran persnya, Selasa (25/8/2020).

Dia menyampaikan, DPR RI sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja pada 20-21 Agustus 2020 di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Puan menegaskan, DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

“Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja,” ungkap Puan.

“DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera memberikan bantuan air bersih dengan cara mengirimkan mobil tangki air ke daerah-daerah yang mengalami krisis, sehingga dapat memenuhi sementara kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait krisis air bersih yang semakin meluas sebagai dampak dari musim kemarau panjang seperti yang dialami masyarakat di Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kita juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemda untuk mencari solusi dengan cara membuat sumur artesis yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran persnya, Jumat (16/8/2019).

Pihaknya, sambung politisi Partai Golkar itu, juga minta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Ditjen SDA untuk melakukan inovasi yang dapat menanggulangi terjadinya kekeringan, seperti dengan melakukan hujan buatan pada saat musim kemarau serta membuat sumur-sumur resapan, wadah, atau embung yang dapat menampung air dalam jumlah yang banyak.

“Kita juga mendorong Pemda bersama dengan masyarakat setempat untuk memperbaiki embung atau sumur untuk penampungan air yang tidak berfungsi dengan baik, dengan cara melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasi, melakukan penghijauan, dan melakukan konservasi lahan,” tukasnya.

Selain itu, Bamsoet menambahkan, pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) untuk menyiapkan langkah antisipasi dan mewaspadai penyakit-penyakit yang akan dialami masyarakat akibat kekurangan air bersih.

“Kita mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan air bersih, dan selalu menggunakan air bersih untuk memasak maupun mandi, cuci, kakus (MCK), guna menghindari terkena penyakit yang rentan menyerang saat musim kemarau,” terangnya. (wan)