Jakarta (indonesiajurnal.com)-Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat kerja sama dalam bidang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan di lingkungan TNI dengan tiga Bank Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan  PT Bak Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P. dengan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama BRI Suprajarto dan Direktur  Utama Bank BNI Achmad Baiquni di Gedung Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/3/2019).

Sebelumnya, Panglima TNI menerima audiensi dari ketiga Direktur Utama Bank BUMN. Dalam pertemuan tersebut dibahas antara lain tentang pelayanan perbankan bagi keluarga besar TNI dan Kredit Kepemilikan Rumah untuk prajurit yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara TNI dengan ketiga Bank milik pemerintah tersebut dianggap penting karena dapat menguntungkan antara pihak TNI dan perbankan.  TNI memandang sangat perlu untuk memanfaatkan layanan perbankan secara lebih optimal.

Personel TNI dan keluarga besar TNI yang menggunakan layanan perbankan dan berbagai kegiatan operasi yang dilaksanakan TNI membutuhkan dukungan layanan keuangan dari perbankan.

Turut hadir pada acara tersebut, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., para Asisten Panglima TNI dan Kas Angkatan serta Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi. (Wan)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Untuk mempermudah akses masyarakat masuk ke pasar modal melalui jaringan perbankan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Utama KSEI Heri Sunaryadi dan Direktur Treasury, Financial Institution and Special Asset Management Bank Mandiri Royke Tumilaar, di Jakarta, Senin (01/09/2014).  Kegiatan itu juga disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida.

“Kerja sama dengan perbankan merupakan langkah awal kami untuk mengembangkan fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas). Luasnya jaringan ATM bank yang dilengkapi dengan fasilitas lain seperti internet dan mobile banking serta kemudahan penggunaannya diharapkan dapat mendukung kegiatan berinvestasi di pasar modal yang lebih mudah dan memasyakat,” tandas Direktur Utama KSEI Heri Sunaryadi.

Ditambahkannya, kerja sama dengan perbankan ini sejalan dengan inisiatif strategis KSEI terkait rencana pengembangan infrastruktur pasar modal dalam lima tahun kedepan yang difokuskan pada dua target, yaitu bagi pelaku pasar dan masyarakat umum yang menjadi investor.

“Sinergi dengan perbankan diharapkan bisa menjadi solusi, karena pengembangan infrastruktur ini memerlukan investasi yang sangat besar dan akan memakan waktu sangat lama bila dilakukan sendiri oleh industri pasar modal,” cetusnya.

Heri mengungkapkan, pada tahap awal ini investor melalui ATM, “internet banking| atau “mobile banking” dapat masuk ke fasilitas AKSes untuk melakukan cek saldo rekening dana nasabah (RDN) dan saldo Efek nasabah di KSEI.

“Ke depan kita akan terus kembangkan, sehingga cukup dengan memiliki nomor Single Investor Identification (SID), investor dapat melakukan berbagai aktivitas investasi di pasar modal, misalnya untuk melakukan pembelian saham perdana (IPO), obligasi ritel Indonesia (ORI) atau sukuk ritel atau melakukan pembelian atau penarikan reksadana.”

Heri pun berharap pasar modal Indonesia dapat berkembang cepat, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan di pasar internasional seperti masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Sementara, Direktur Treasury, Financial Institution and Special Asset Management Bank Mandiri Royke Tumilaar mengemukakan, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung bisnis perseroan di segmen ritel perbankan.  Juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kenyamanan bertransaksi. (An/Pop)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangi nota kerja sama. Dan diharapkan kerja sama ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Penandatangan kerja sama yang disaksikan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, dilakukan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ahmad Fuad Rahmany dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jokowi mengungkapkan kerjasama ini bertujuan untuk saling melengkapi data wajib yang dimiliki pemerintah pusat dan DKI. Dengan demikian, pajak perorangan yang belum direalisasikan secara maksima,  dapat ditingkatkan.

“Kita nanti memperkuat data. Wajib pajak siapa yang sudah, siapa yang belum. Banyak yang beli apartemen Rp3 miliar, Rp12 miliar yang tidak berkontribusi pajak,” tandas Jokowi.

Pada 2014 ini, Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp32,5 triliun.

Sementara, Menteri Keuangan Chatib Basri berharap pendapatan daerah dari pajak meningkat. Karena, sambungnya, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki potensi pajak terbesar. (Mh)