Yusril Ihza Mahendra (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Menkumham Yassona Laoly sedang mengover bola ke presiden Joko Widodo terkait  penetapan pengurus DPP Golkar kubu Agung Laksono.

Menurut dia, Yasonna yang mengatakan presiden akan menerbitkan Perpres untuk daftarkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono berarti Menkumham sedang mengover bola ke presiden.

“Dengan mengatakan Presiden akan terbitkan Perpres untuk daftarkan kepengurusan kubu AL, Yasonna over bola ke Jokowi. Akankah Jokowi menendang bola yang diover Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak,” kicau Yusril lewat akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Rabu (18/03/2015).

Yusril selanjutnya menunding Menkumham telah mengambil langkah keliru dalam proses pencatatan pengurus partai politik, baik PPP maupun Golkar. Bahkan dia menuding Menkumham Yasonna tidak paham dengan tugas dan fungsinya.

“Menkumham Yasonna memang tidak paham tugasnya atau mau lempar tanggungjawab kepada presiden akibat kesalahannya sendiri. Dia telah keliru mengambil langkah dalam preses pencatatan pengurus parpol baik pengurus PPP maupun Golkar,”

Bagi eks Menteri Kehakiman dan HAM itu, Mustahil Presiden akan menerbitkan Perpres dalam mensahkan pendaftaran pengurus parpol. Karena Perpres berisi norma yang bersifat mengatur, sehingga Perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol.

Yusril pun heran, atas dasar hukum apa yang digunakan Menkumham untuk menetapkan kepengurusan parpol. Sementara UU Parpol mengatur bahwa untuk mendaftarkan pengurus parpol dilakukan ke Kemenhumkam bukan ke Presiden.

“Entah apa dasar hukum yang digunakan Menkumham untuk mengatakan bhw utk mensahkan kepengurusan Parpol gunakan Peraturan Presiden atau Perpres,” cuitnya lanjut. (E.Aswadi)

Jokowi (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan imbauan kepada Presiden RI 2014 terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dalam menjatuhkan atau memutuskan suatu kebijakan apa pun.

Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menjelaskan bahwa imbauan itu diberikan lantaran menurut pengamatannya dalam beberapa hari terakhir, media massa banyak yang memberitakan langkah dan rencana kebijakan Jokowi.

“Tak pelak, bau sinis dan bibit ketidakpercayaan publik pun mulai bermunculan. Semua ini dikarenakan opsi kebijakan dan statement Jokowi yang sering ‘plintat plintut’ atau tidak konsisten,” ujar Farhan dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (18/09/2014).

Dia pun mengaku khawatir jika Jokowi nantinya akan menjadi ‘bulan-bulanan’ pemberitaan buruk oleh sejumlah media massa, yang akan menimbulkan dampak berupa menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap keamanan dan stabilitas politik ke depan.

“Oleh karena itu, Pak Jokowi sebaiknya dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan kebijakan apapun. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, agar tidak berakibat fatal dalam mengelola dan menahkodai pemerintahan RI kedepannya,” ucap dia.

Farhan lantas mencontohkan sikap Jokowi, yang memutuskan akan memakai sebanyak 34 menteri untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan RI lima tahun kedepan. Menurut dia, sikap itu telah merusak janji yang pernah diucapkan Jokowi.

“Sikap itu merusak janjinya saat kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet,” ungkapnya.

Begitu pula terkait dengan informasi mengenai perubahan nama-nama dan departemen, seperti mengganti Kementerian Agama (Kemenag) RI. Farhan menilai, hal ini akan membangkitkan reaksi negatif, karena kebijakannya yang kontra produktif.

“Pak Jokowi sudah, tak perlu lagi umbar omongan manis ke rakyat. Soal kabinet, itu memang merupakan hak prerogratifnya. Tapi, Jokowi harus semakin hati-hati. Sebab belajar dari hal itu, bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye lain juga akan ‘disimpangkan’,” kata dia.

Apalagi, tambah Farhan, rakyat sudah menilai ketidakkonsistenan Jokowi itu.

“Ini bisa merubah pemahaman publik. Saya harap Pak Jokowi menyudahi tindakan gegabah macam ini, supaya pemerintah ke depan bisa bekerja dengan kepercayaan penuh dari rakyat,” tukasnya.  (Rambe)

Jokowi (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden terpilih Joko Widodo terus memancarkan rona bahagia saat halal bihalal di Restoran Kembang Goela, Jakarta Pusat, Minggu (03/08/2014).

Acara itu dihadiri sejumlah relawan yang sebagian besar kaum selebriti, seperti Abdee ‘Slank’ Negara, Tompi, Ringgo Agus Rahman, dan Jflow.

Dalam kesempatan itu, Abdee Negara, melontarkan ajakan agar Jokowi mau berfoto selfie dengan para relawan.

“Kami semua tidak meminta bayaran, cuma mau minta selfie, Pak,” canda Abdee dengan nada bercanda.

Tanpa pikir panjang, mantan Walikota Solo itu langsung mengiyakan ajakan tersebut. Tak ayal lagi, para relawan langsung antri menunggu giliran berfoto selfie dengan presiden terpilih itu. (Mhb)

Perdana Menteri Malaysia, Moh. Najib Razak (globalnews.ca)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Perdana Menteri Malaysia, Moh. Najib Razak mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) yang  terpilih menjadi presiden RI ke-7.

“Congrats to @jokowi_do2 on winning the Indonesia presidential elections.Hope 2 reaffirm our bilateral relations& look fwd to seeing u around,” kicau Najib Razak dalam akun twitternya @NajibRazak.

Najib Razak berharap  Jokowi dapat menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres 2014 setelah meraih 53,15 persen suara nasional mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya mengantongi suara sebesar  46,85 persen.  (EA)

Jokowi (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Besok, 1 Mei diperingati sebagai hari buruh sedunia (May Day). Seperti tahun sebelumnya, para buruh akan memanfaatkan ajang ini untuk berdemonstrasi.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru mengajak buruh agar tidak melakukan aksi demonstrasi. Jokowi menilai, aksi unjuk rasa hanya membuang uang dan waktu.

Ketimbang melakukan demo, capres PDIP itu  menyarankan buruh untuk menggelar musyawarah. Musyawarah dinilainya lebih efektif.

“Musyawarah dapat membantu mencari jalan keluar atas aspirasi kita,” katanya di sela-sela acara Musyawarah Pembangunan 2014 di Jakarta, Rabu (30/04/2014).  (Mhb)

Jokowi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-PascaPemilihan legislatif (Pileg) 2014 posisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan sangat lemah. Demikian ditegaskan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurutnya, berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) perolehan suara yang diperoleh PDIP tidak memenuhi Presidential Treshold (PT). Sehingga tetap membutuhkan koalisi untuk mengajukan calon presiden.

“Jokowi sebelum pileg memiliki posisi yang sangat kuat, namun setelah pileg, sangat berbeda,” ujar Hendri di Kedai Tjikini Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (16/04/2014).

Hendri menambahkan, jika saja perolehan suara PDI Perjuangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 27 persen suara, maka posisi Jokowi tidak akan berubah dari sebelum pileg hingga sesudah pileg.

“PDIP tidak dapat mencapai target, sehingga sebelum pileg kemungkinan Jokowi menang sekitar 80 persen, namun  setelah pileg posisi Jokowi pun menurun,” terangnya.

Sehingga dengan turunnya keyakinan Jokowi dapat memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres), membuat calon presiden dari partai-partai lain memiliki keyakinan sama dengan Jokowi. (DR)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Jumlah green house di Jakarta akan ditambah. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Kita akan buat 20 titik lagi,” tandas Jokowi saat meninjau green house di halaman depan Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2014).

Green house Rusunawa Marunda, sambung mantan Walikota Solo itu, merupakan  pilot project percontohan.

Pengelolanya adalah warga Rusun Marunda yang tergabung dalam Kelompok Tani Marunda Hijau. Mereka menanam sawi, selada putih, selada merah, pakchoy, dan cabai. (Mhb)

Jokowi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Adanya laporan dugaan pungli oleh oknum sekolah dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diakui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Ya kami mendapatkan itu juga, ada pungli juga, meski punglinya kecil-kecil tapi tetap nggak boleh juga,” tandas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (01/04/2014).

Calon presiden PDI Perjuangan itu  mengakui laporan yang diterimanya itu mirip dengan yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Dugaan pungli dilakukan secara tidak langsung, tapi lewat sindiran.

Mantan Walikota Solo itu menandaskan, hal tersebut terjadi lantaran kurangnya kontrol di lapangan. Namun orang nomor satu di Jakarta menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki sistem penyaluran Kartu Jakarta Pintar. (Ben)

(Foto ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-PDI Perjuangan mengaku tak terpancing dengan serangan yang ditujukan kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri. Partai bermoncong putih itu justru menghadapi hal itu dengan tenang.

Demikian pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam rilisnya, Selasa (25/03/2014).

“PDIP berpendapat serangan negatif itu sebagai bagian dari jalan terjal yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Karena itulah kami menanggapi hal-hal tersebut dengan tenang, bahkan dengan senyuman, dan tidak pernah terpancing,” tegasnya

Megawati,  sambung Tjahjo,  menyatakan PDIP tak ingin menanggapi serangan tersebut. Partai yang mempunyai ciri khas warna merah itu justru mengapresiasi masyarakat yang kian bijak dan cerdas menanggapi serangan negatif terhadap Jokowi dan Megawati.

Oleh karena itu, sambungnya, Megawati  mengajak seluruh elit bangsa menjunjung tinggi etika demokrasi. (Jo)

Jokowi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Terkait pencapresan dirinya oleh PDI Perjuangan, Jokowi akan meninjau ulang pengunduran dirinya dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

“Ada beberapa alternatif, bisa cuti panjang, bisa mundur. Tapi kita belum menentukan, soalnya ada kajian di partai dan ada kajian hukum tatanegara,” tandas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/03/2014).

Orang nomor satu di Jakarta itu mengakui jadwal kampanyenya memang padat. Namun demikian, dia tak akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Pasalnya, masih banyak permasalahan Jakarta yang harus diatasi.

Apalagi, mantan Walikota Solo itu melanjutkan, kampanyenya tidak setiap hari. Hanya Sabtu dan Minggu. Jadi, Senin hingga Jumat, dia bisa memunaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Mhb)