Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014). (Foto Dudung)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) begitu membekas bagi bangsa ini. Akibat kasus ini, setiap tahun rakyat harus menanggung bunga yang jumlahnya mencapai Rp60 triliun. Dan pemimpin ke depan diharapkan mampu menyelesaikan kasus itu hingga tuntas, dan menyeret obligor pengemplang BLBI.

Demikian ungkap Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014).

“Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI,” tandasnya.

Sasmito pun meminta pemimpin ke depan harus berani menyelesaikan kasus BLBI. Presiden mendatang, sambungnya, juga harus mampu menyetop uang pajak digunakan untuk membayar bunga akibat utang BLBI.

Dia pun menyayangkan kasus BLBI tidak pernah disinggung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bisa jadi, tukasnya, keengganan Jokowi menyinggung kasus itu lantaran adanya ketakutan bahwa kasus ini akan terbongkar, sehingga banyak pihak yang terlibat terseret. Bahkan, Megawati yang kala itu menjadi Presiden, mengeluarkan SKL (surat keterangan lunas) bagi obligor pengemplang dana BLBI

Seperti diketahui, munculnya kasus ini berawal dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia pada 1997.

Akibat kondisi ini, bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the last resort. Ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI. Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya.

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet.

Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI. (Har)