Jokowi (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Presiden Joko Widodo diharapkan mendengar rekomendasi yang  disampaikan Tim 9 agar tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan.  Demikian ungkap  pengamat politik Universitas Paramadina Hendri W Satrio.

“Sebaiknya Jokowi mengikuti rekomendasi Tim 9. Tidak perlu takut karena ada rakyat di belakangnya,” ujar Hendri kepada wartawan, Rabu (18/02/2015).

Oleh sebab itu, dia menyarankan Jokowi agar mengambil sikap secepatnya.

Seperti diketahui, Selasa (17/02/2015) malam, Tim 9 mengeluarkan 7 rekomendasi. Surat pernyataan rekomendasi Tim 9 tersebut dibacakan di Maarif Institute di Jalan Tebet Dalam Raya II no 6, Jakarta Selatan.

Pernyataan itu disetujui 8 dari 9 anggota Tim 9. Anggota yang setuju yaitu Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Imam B Prasodjo. Hanya nama mantan Kapolri Sutanto, yang tidak tercantum dalam pernyataan itu.

Berikut Rekomendasi Terbuka Tim 9 atau Tim Konsultatif Independen.

1. Tim Konsultatif Independen tetap pada rekomendasi agar Presiden tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri meski beliau telah dihapuskan status tersangka dalam Putusan praperadilan mengingat putusan praperadilan tidak terkait dengan substansi sangkaan.

2. Tim Konsultatif Independen mengharapkan Presiden berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan Bangsa dan Negara.

3. Presiden segera memulai proses pemilihan calon Kapolri agar Institusi Polri terjaga soliditas dan independensinya serta Kapolri terpilih dapat memastikan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

4. Presiden segera turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejumlah pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka dan sejumlah penyidik dan pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan.

5. Tim Konsultatif Independen merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap Polri dengan penetapan tersangka kepada pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK yang didasarkan kasus-kasus lama dan terkesan tidak substansial.

6. Tim Konsultatif Independen merasa khawatir terhadap merosotnya kewibawaan Presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung padahal Presiden sudah secara tegas memerintahkan untuk menghentikannya pada tanggal 25 Januari 2015 di Istana Negara.

7. Presiden perlu memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga tidak terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Nawa Cita. (Wn)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Penyuluh Muda Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Eva Fitri Yuanita menegaskan, orang tua yang yang mau menjadi sahabat bagi anak-anaknya dapat mencegah anaknya terjerumus bahaya narkoba.

Menurutnya, tinggal di Jakarta yang merupakan kota yang menempati peringkat pertama penggunaan narkoba, menuntut orang tua harus menyadari bahwa memiliki kedekatan dengan anak akan mampu menyelamatkan anak dari bahaya narkoba.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi rutin yang diadakan BNN lewat program Focus Group Discussion bagi Orangtua dan Pelakar SDN Kebon Manggis 01 di Jl. Slamet Riyadi, Jakarta, beberapa hari lalu .

“Dengan kota Jakarta sebagai kota peringkat pertama dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita yang tinggal dan hidup diantara pengguna narkoba. Maka orangtua perlu menjadi sahabat anak agar anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan masa kini terutama bahaya narkoba yang mengintai putra-putri Indonesia,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Eva mengimbau orang tua agar jangan sungkan untuk akrab dengan anaknya. Karena, orang tua terbukti merupakan mitra yang sangat penting dalam usaha pemberantasan narkoba yang selama ini digalakkan oleh BNN melalui berbagai forum.

“Pengalaman membuktikan bahwa kelompok orangtua, apabila di gerakkan dan diberi pengetahuan keterampilan, dukungan dan bantuan bisa menjadi mitra masyarakat yang paling aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba,” paparnya.

Karena tentu saja setiap orang tua tidak ingin anggota keluarganya menjadi korban penyalahgunaan narkoba, pasalnya akan berdampak langsung pada keluarga itu sendiri.

“Kehadiran korban narkoba dalam keluarga dapat membawa penderitaan pada seluruh keluarga,” pungkasnya. (Rambe)

Jokowi (Foto Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan imbauan kepada Presiden RI 2014 terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dalam menjatuhkan atau memutuskan suatu kebijakan apa pun.

Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menjelaskan bahwa imbauan itu diberikan lantaran menurut pengamatannya dalam beberapa hari terakhir, media massa banyak yang memberitakan langkah dan rencana kebijakan Jokowi.

“Tak pelak, bau sinis dan bibit ketidakpercayaan publik pun mulai bermunculan. Semua ini dikarenakan opsi kebijakan dan statement Jokowi yang sering ‘plintat plintut’ atau tidak konsisten,” ujar Farhan dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (18/09/2014).

Dia pun mengaku khawatir jika Jokowi nantinya akan menjadi ‘bulan-bulanan’ pemberitaan buruk oleh sejumlah media massa, yang akan menimbulkan dampak berupa menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap keamanan dan stabilitas politik ke depan.

“Oleh karena itu, Pak Jokowi sebaiknya dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan kebijakan apapun. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, agar tidak berakibat fatal dalam mengelola dan menahkodai pemerintahan RI kedepannya,” ucap dia.

Farhan lantas mencontohkan sikap Jokowi, yang memutuskan akan memakai sebanyak 34 menteri untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan RI lima tahun kedepan. Menurut dia, sikap itu telah merusak janji yang pernah diucapkan Jokowi.

“Sikap itu merusak janjinya saat kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet,” ungkapnya.

Begitu pula terkait dengan informasi mengenai perubahan nama-nama dan departemen, seperti mengganti Kementerian Agama (Kemenag) RI. Farhan menilai, hal ini akan membangkitkan reaksi negatif, karena kebijakannya yang kontra produktif.

“Pak Jokowi sudah, tak perlu lagi umbar omongan manis ke rakyat. Soal kabinet, itu memang merupakan hak prerogratifnya. Tapi, Jokowi harus semakin hati-hati. Sebab belajar dari hal itu, bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye lain juga akan ‘disimpangkan’,” kata dia.

Apalagi, tambah Farhan, rakyat sudah menilai ketidakkonsistenan Jokowi itu.

“Ini bisa merubah pemahaman publik. Saya harap Pak Jokowi menyudahi tindakan gegabah macam ini, supaya pemerintah ke depan bisa bekerja dengan kepercayaan penuh dari rakyat,” tukasnya.  (Rambe)

Ilustrasi (ist)

Jakarta  (indonesiajurnal.com)-Peredaran narkoba di dunia semakin mengkhawatirkan. Karena faktanya menurut Penyuluh Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Eva Fitri Yuanita, tercatat muncul 351 jenis narkoba baru yang dikonsumsi pecandu secara meluas.

Dari jumlah tersebut, 29 jenis narkoba masuk ke Indonesia. Karena itu penanganan butuh keterlibatan semua pihak, termasuk mahasiswa harus dapat menjadi agen perubahan.

“Sekarang ini sudah beredar narkotika jenis baru kurang lebih 351 jenis di dunia dan 29 di Indonesia. Karena itu mahasiswa perlu memahami pencegahan yang dilakukan untuk menolong generasi muda dalam menghindari atau menunda inisiasi menyalahgunakan narkoba,” katanya dalam diskusi yang digelar BNN bagi Korps Sukarelawan Palang Merah Remaja (PMR) Universitas Negeri Jakarta di Wisma Universitas Negeri Jakarta, Rabu (10/09/2014).

Menurutnya, sebagai agen perubahan, peranserta mahasiswa dapat dilakukan dari hal-hal yang terkesan kecil, namun memiliki efek luarbiasa. Seperti menulis di status media sosial terkait bahaya narkoba. Namun untuk hal tersebut mahasiswa perlu memeroleh informasi yang memadai terlebih dahulu. Terutama cara penanganan serta kebijakan yang tepat baik bagi pecandu maupun pengedar.

“Rehabilitasi bagi pecandu ataupun korban penting agar mempunyai kesempatan dalam berinteraksi sosial kembali dengan masyarakat dan memberi pengaruh kepada pemuda lain untuk tidak terjerumus dalam bahaya penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Hal ini penting diketahui, karena narkoba merupakan senjata perusak massal yang yang mampu menghancurkan satu generasi, jika generasi muda tidak siap dalam mencegahnya.

“Jadi sebagai generasi muda, mari kita bergandengan tangan bersama-sama memberi pilihan positif dan fokus kepada apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang baik dan benar serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah mewujudkan Indonesia bebas narkoba,” ujarnya.  (Rambe)

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014). (Foto Dudung)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) begitu membekas bagi bangsa ini. Akibat kasus ini, setiap tahun rakyat harus menanggung bunga yang jumlahnya mencapai Rp60 triliun. Dan pemimpin ke depan diharapkan mampu menyelesaikan kasus itu hingga tuntas, dan menyeret obligor pengemplang BLBI.

Demikian ungkap Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinegoro Agri Econ, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk: ‘Semoga Bangsa Indonesia Dianugerahi Pemimpin yang Berani Membebaskan Rakyat dari Jerat Utang Abadi Ex BLBI’ di Jakarta, Senin (07/07/2014).

“Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI,” tandasnya.

Sasmito pun meminta pemimpin ke depan harus berani menyelesaikan kasus BLBI. Presiden mendatang, sambungnya, juga harus mampu menyetop uang pajak digunakan untuk membayar bunga akibat utang BLBI.

Dia pun menyayangkan kasus BLBI tidak pernah disinggung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bisa jadi, tukasnya, keengganan Jokowi menyinggung kasus itu lantaran adanya ketakutan bahwa kasus ini akan terbongkar, sehingga banyak pihak yang terlibat terseret. Bahkan, Megawati yang kala itu menjadi Presiden, mengeluarkan SKL (surat keterangan lunas) bagi obligor pengemplang dana BLBI

Seperti diketahui, munculnya kasus ini berawal dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia pada 1997.

Akibat kondisi ini, bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the last resort. Ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI. Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya.

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet.

Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI. (Har)