Ilustrasi (pertamina.co.id)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2014,total anggaran untuk subsidi energi adalah sebesar Rp. 282, triliun dengan alokasi subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 210, 7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 71,4 triliun.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Suhardi mengatakan bahwa subsidi energi terutama BBM sangat membebani keuangan negara.

“Penggunaan BBM untuk sumber energi listrik dapat dialihkan dengan pengembangan sumber energi seperti panas bumi dan air. Untuk kendaraan bermotor, BBM bisa dialihkan dengan penggunaan bahan bakar nabati bioethanol yang berasal dari tumbuhan. Dengan demikian subsidi BBM dapat dikurangi dan dialihkan pada sektor-sektor lainnya yang lebih membutuhkan. Namun hal tersebut bisa terlaksana tentunya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat pembuat kebijakan,” tegas Suhardi di Jakarta, Jumat (28/02/2014)

Menurut Suhardi Gerindra memiliki program kerja yang berkaitan dengan ketahanan energi, “Dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra, ada program pembangunan 2 juta hektar lahan baru untuk menanam bahan baku bioethanol seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan bahan lainnya.  Ada juga program pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW,” pungkasnya. (Wijaya K)

Sofjan Wanandi (Wijaya K)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Setelah disahkannya Undang-Undang Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong penyelesaian beberapa aturan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.

“Untuk Undang-Undang Perdagangan, kita membutuhkan 43 aturan pelaksanaannya, ini perlu diselesaikan dalam waktu enam bulan. Jika tidak, UU tersebut tidak bisa dilaksanakan,” tandas Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kepada pers  di Jakarta, Kamis, (27/02/2014).

Sofjan berharap pemerintah segera menyelesaikan aturan turunan dari UU Perdagangan tersebut mengingat waktu yang efektif dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tinggal beberapa bulan lagi.

“Pemerintahan SBY harus bisa menyelesaikan aturan turunan itu. Jika ada hal-hal yang menyangkut kampanye politik, silakan saja. Namun, harus diselesaikan,” tukasnya.

Ditambahkannya, yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah peraturan pemerintah dikarenakan untuk menyelesaikan aturan tersebut membutuhkan waktu relatif lama.

“Peraturan pemerintah (PP) yang paling utama dan harus diselesaikan, prosesnya lama dan birokrasinya lebih sulit,” ujar Sofyan seraya menambahkan selain aturan turunan terkait dengan UU Perdagangan, tak kalah penting adalah penyelesaian aturan turunan UU Perindustrian. (Wijaya K)

(Foto Wijaya)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berinisiatif mengajak 26 bank nasional untuk menandatangani perjanjian Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA).

“Ini menjadi dasar hukum untuk melakukan transaksi Repurchase Agreement (Repo), sehingga transaksi ini dapat semakin diperluas,” ujar Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo sebelum penandatanganan perjanjian Mini MRA yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta, Senin (17/02/2014).

Tanda tangan perjanjian dengan 26 bank nasional ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi ketatnya likuiditas rupiah di pasar uang.

Gatot berpendapat, kelangkaan rupiah di pasar bukan menjadi penyebab ketatnya kondisi likuiditas rupiah. Namun kondisi itu disebabkan oleh distribusi likuiditas rupiah antarbank yang tidak merata.

Akibatnya adalah terjadi persaingan sengit dalam menggalang dana pihak ketiga (DPK) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

“Bank kecil sering alami kesulitan dalam meminjam dana di pasar uang melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB), namun demikian melalui transaksi repo akan dimudahkan karena adanya underlying surat berharga sebagai jaminan sehingga risiko kredit dapat dimitigasi,” tukasnya. (Wijaya K)

HKTI Desak Pemerintah Ganti Rugi Petani Gagal Panen (Ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pasca erupsi Gunung Sinabung dan banjir di sejumlah daerah menyebabkan ribuan hektar lahan dan tanaman milik petani menjadi rusak dan gagal panen. Setidaknya ada 10.406 hektare lahan pertanian yang rusak dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 712 miliar.

Sebagai contoh, banjir di Indramayu telah merendam 48.742 hektar sawah dengan 33.938 hektar dipastikan puso. Masih puluhan atau bahkan ratusan hektar lagi lahan sawah yang terendam di sepanjang Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maka petani alami kebangkrutan terkena bencana dan harus menanggung rugi dan hutang akibat gagal panen.

“Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat prihatin dan ikut berduka atas terjadinya berbagai bencana di tanah air,” kata Sekjen HKTI, Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya Jumat, (07/02/2014).

HKTI pun mendesak pemerintah memberikan ganti rugi kepada para petani yang sawahnya rusak dan gagal panen akibat bencana alam seperti meletusnya Gunung Sinabung dan banjir di Pantura, serta daerah lain yang terdampak bencana.

“Ini hak petani yang dilindungi UU,” ujarnya seraya mengatakan Pasal 33 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. (Wijaya K)

Datsun GO Akan Gebrak Pasar Otomotif Nasional (Ist)

Chennai (indonesiajurnal.com)-Datsun meluncurkan produk Datsun Go ke pasar mulai Maret 2014, menyusul dimulainya produksi di pabrik perakitan Renault-Nissan di Chennai, India, Selasa (04/02). Mobil murah itu akan masuk ke Indonesia pertengahan tahun ini.

Indriani Hadiwidjaja, General Marketing and Communications Strategy, mengemukakan Datsun Go akan dipamerkan dalam Delhi Auto Expo 2014 yang akan dimulai pada 6 Februari.

“Datsun Go produksi di India akan sama dengan prototipe yang akan dibuat di Indonesia dan Rusia. Secara teknologi juga tidak banyak perbedaan meski dibuat di negara yang berbeda,” ujar Indriani dari Chennai, Minggu (02/02/2014).

Menurut  Indriani, Datsun Indonesia akan fokus pada produksi mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) tipe MPV yang saat ini sudah dalam tahap persiapan. ‘Kami berharap dalam waktu dekat produksi Datsun MPV sudah bisa diluncurkan,” katanya.

Datsun MPV yang dibuat di Indonesia, katanya, akan dijual harganya di bawah Rp100 juta. Harga ini dinilai layak untuk produk sejenis dengan merek lain yang juga menyasar pasar LCGC.

Pihak Datsun telah resmi mengumumkan untuk segera menjual produk pertamanya yaitu Datsun Go di India pada Maret 2014. (Wijaya K)