Kepala BPS Suryamin (Foto Wijaya)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan sejumlah data yang diperoleh dari masyarakat mengenai kondisi ekonomi.

Pada pemaparan tersebut tercatat laju inflasi pada Juni 2014 sebesar 0,43 persen atau lebih rendah dari inflasi pada Juni tahun lalu yang tercatat sebesar 1,03 persen.

“Inflasi Juni 2014 lebih rendah dari rata-rata inflasi Juni dalam empat tahun terakhir,” jelas Kepala BPS Suryamin di kantor BPS, Jakarta, Selasa (01/07/2014).

Menurut BPS, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran, seperti kelompok bahan makanan (0,99 persen); makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,32 persen); dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,38 persen).

Kenaikan indeks harga konsumen juga terjadi pada kelompok sandang (0,30 persen); kesehatan (0,36 persen); pendidikan, rekreasi, dan olah raga (0,08 persen); dan transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (0,19 persen).

BPS mencatat tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Juni ) 2014 sebesar 1,99 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2014 terhadap Juni 2013) sebesar 6,70 persen. (WK)

Ilustrasi (ist)

Jakarta (Indonesiajurnal.com)-Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Beberapa Komitmen dari BPS terhadap kerjasama ini terkait dengan program pengendalian gratifikasi, penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK, dan penanganan benturan kepentingan.

“Komitmen ini adalah rangkaian kegiatan dari partisipasi aktif organisasi mitra untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran untuk melaporkan gratifikasi,” ujar Kepala BPS Suryamin di gedung BPS, Jakarta, Kamis (17/04/2014).

Suryamin mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi kepada pihak berwenang.

“Harapannya dapat mengarahkan pegawai BPS untuk bertindak secara benar, bertanggung jawab serta bersih secara moral dan hukum,” tukasnya.

Salah satu kode etik yang penting dijaga adalah kejujuran atau integritas. Selain itu perlu ada keteladanan yang bersifat tone from the top dalam penetapan program pengendalian gratifikasi ini. Ini memastikan pimpinan BPS level eselon I mematuhi ketentuan.

“Banyak yang salah kaprah selama ini. Kalau terima buah tangan itu nggak apa-apa kalau dulu, sekarang itu nggak boleh lagi. Ditangkap nanti,” terangnya. (DR)

Ilustrasi (Antara)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menegaskan, selama Februari 2014 nilai ekspor Indonesia sebesar US$14,57 miliar. Naik sebesar 0,68 persen dari total ekspor bulan sebelumnya, namun menurun 2,96 persen secara year on year (yoy).

“Ekspor nonmigas naik 6,34 persen dan yang migas turun 0,5 persen,” ujar Suryamin saat jumpa pers di gedung BPS, Jakarta, Selasa (01/04/2014).

Sementara, nilai ekspor dua bulan pertama 2014 mencapai US$29,04 miliar atau menurun 4,44 persen secara year on year. Untuk sektor nonmigas, nilainya mencapai US$23,88 miliar atau turun 5,12 persen (yoy). (Mn/Ag)