Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Majelis Taklim Baitus Sholihin (MajelisTaklim BS) kembali memberikan santunan kepada para anak yatim.

Santunan yang dibarengi dengan doa bersama ini, sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap anak yatim.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sangat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Terlebih, adik-adik kita yang telah ditinggalkan orangtuanya. Sedikit bantuan dari kita akan sangat berarti bagi kehidupan mereka,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini juga mengajak Majelis Taklim BS dan anak-anak yatim mendoakan keselamatan bagi bangsa dan negara. Khususnya, agar bangsa Indonesia bisa terhindar dari bencana serta segera terbebas dari pandemi Covid-19.

“Mari kita bersama berdoa agar bangsa Indonesia selamat dari segala bencana dan marabahaya. Memohon perlindungan dari Allah merupakan salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Selain melakukan berbagai usaha lain untuk mencegah dan mengatasi bencana,” kata Bamsoet.

Dewan Pakar Majelis Pimpinan Nasional KAHMI ini menuturkan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021, telah terjadi 271 bencana di Indonesia. Bencana terbesar berupa banjir sebanyak 171 kejadian, disusul tanah longsor 48 kejadian, angin puting beliung 45 kejadian, gempa bumi dan gelombang pasang serta abrasi 6 kejadian, dan kebakaran hutan 1 kejadian.

“Akibat bencana tersebut 191 jiwa meninggal dunia, 12.042 orang terluka, 1.576.782 orang menderita dan mengungsi serta 44.353 rumah mengalami kerusakan. Mari kita ringankan penderitaan saudara-saudara kita dengan bergotongroyong membantu sesama sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila,” terangnya. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Para bakal calon kepala daerah/Cakada, penyelenggara Pilkada, partai, dan masyarakat pendukung Cakada agar benar-benar berkomitmen mematuhi untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, khususnya Cakada harus menjadi contoh/panutan yang baik bagi masyarakat, mengingat keselamatan dan kondisi kesehatan seluruh pihak terkait Pilkada 2020 menjadi prioritas, agar tidak muncul kluster baru covid-19 dalam Pilkada.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait pelaksanaan waktu kampanye Pilkada 2020 yang akan berlangsung tiga hari lagi, tepatnya pada 26 September 2020.

“Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, segera mengambil sikap dengan merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu agar penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19, dan menjadi landasan bagi aparat penyelenggara untuk mengambil tindakan bagi cakada dan pendukungnya jika melanggar ketentuan yang ditetapkan, khususnya pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan kampanye yang menimbulkan kerumunan orang atau massa, dan berharap aparat tidak segan memberikan sanksi diskualifikasi apabila pelanggaran protokol kesehatan kembali terulang,” ujar Bamsoet dalam siaran persnya.

Pihaknya, sambungnya, juga mendorong masyarakat pendukung Cakada tertentu untuk tidak berkumpul atau berkerumun ketika sedang melakukan tahapan kampanye, serta menyarankan Cakada untuk berinovasi melakukan tahapan kampanye yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan massa, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial, ataupun cara lainnya.

“Kita juga minta pihak penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum/KPU, segera menginformasikan teknis kampanye kepada Cakada, sehingga Cakada dapat mempersiapkan kampanyenya secara matang tanpa perlu menimbulkan kerumunan massa,” tandas mantan Ketua DPR RI ini. (Wan)

]]> http://indonesiajurnal.com/bamsoet-minta-bakal-calon-kepala-daerah-mematuhi-protokol-kesehatan/feed/ 0 http://indonesiajurnal.com/kunjungi-bio-farma-bamsoet-pastikan-vaksin-corona-akhir-tahun-sudah-diproduksi-massal/ http://indonesiajurnal.com/kunjungi-bio-farma-bamsoet-pastikan-vaksin-corona-akhir-tahun-sudah-diproduksi-massal/#comments Tue, 15 Sep 2020 10:28:16 +0000 http://indonesiajurnal.com/?p=14001

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR dan direksi PT Bio Farma.

Bandung (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas.

Berkat kerja sama Indonesia dengan China melalui PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech Ltd, telah menyelesaikan uji klinis tahap I, II dan sekarang masuk tahap III dengan melibatkan 1.620 relawan.

Saat ini Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap III yang diperkurakan akan selesai pada akhir tahun ini. Mengingat bahan baku vaksin baru masuk dari China bulan November, maka diharapkan pada Februari 2021 vaksin Corona dari Bio Farma sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

“Mulai November 2020 hingga Desember 2021, Indonesia akan mendapatkan sekitar 260 juta bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac. Ketersediaan 260 juta bulk tersebut akan membuat Bio Farma bisa memproduksi sendiri 130 juta vaksin. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab melalui Bio Farma dan G-42 untuk pengadaan 10 juta vaksin Sinopharm pada Desember 2020. Kita patut bangga, karena tak semua negara bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari lembaga farmasi terkemuka dunia,” ujar Bamsoet usai berkunjung ke PT Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/9/2020).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Direksi PT Bio Farma yang hadir antara lain Direktur Utama Honesti Basyir, Direktur Keuangan dan Mitra Bisnis IGN Suharta Wijaya, Direktur Operasi M Rahman Roestan, Direktur Pemasaran, Penelitian, dan Pengembangan Sri Harsi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, ada 260 juta penduduk Indonesia yang perlu di vaksin. Sementara kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas. Perlu political will dari pemerintah untuk mengutamakan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal ini.

“Sesuai saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju. Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di breakdown lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” tutur Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini, sebagai induk holding BUMN bidang Farmasi (membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma), Bio Farma dalam jangka panjang bisa memproduksi sendiri vaksin penangkal virus Covid-19 sesuai strain virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai Vaksin Merah Putih, yang dikerjakan paralel antara Bio Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Eijkman dan perguruan tinggi.

“Memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun di bidang farmasi, Bio Farma punya rekam jejak dan kredibilitas yang tak perlu diragukan. Sebagai produsen vaksin terbesar di kawasan Asia Tenggara, produk yang dihasilkan Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 150 negara. Memproduksi vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia, bukan hal yang sulit bagi Bio Farma,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menargetkan pada Januari 2021 uji klinis selama sepuluh bulan terhadap Vaksin Merah Putih sudah bisa dilakukan. Sehingga pada kuartal ketiga 2021, Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Merah Putih dengan target produksi mencapai 320 juta di tahun 2022. Sekitar 96 juta penduduk yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis. Sementara masyarakat umum lainnya bisa membeli dengan harga terjangkau.

“Selain pengadaan vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya dalam menyiapkan vaksinasi massal terhadap rakyat Indonesia. Seperti jarum suntik, kotak penyimpanan vaksin maksimal suhu 8 derajat celcius, dan lainnya. Ini akan menjadi sejarah pertama vaksinasi terbesar yang dilakukan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang, agar nanti tak kedodoran,” terangnya.  (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Terutama dalam hal penerapan sanksi.

Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.

“PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi. Namun, tetap saja jumlah kasus Covid-19 tetap terus bertambah.

“Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,’’ kata Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

“PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain,” urai Bamsoet.

Karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik. Termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan holistik, kebijakan yang berorientasi pada sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.

“Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,’’ terangnya. (Wan)

Jakarta (indonesiajunal.com)- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, didorong untuk mengumpulkan data-data kepala daerah yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan, dan untuk dijadikan dasar penindakan.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait sanksi berupa teguran tertulis kepada lebih dari 50 kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada saat deklarasi pencalonan, pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan saat pembagian bantuan sosial.

“Kita juga mendorong seluruh calon kepala daerah agar mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku, dan tidak menghimpun massa sehingga terjadi kerumunan, agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kluster penyebaran covid-19 yang baru,” ujar Bamsoet dalam siaran persnya, Selasa (8/9/2020).

Pihaknya, sambungnya, juga minta pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, agar bersikap tegas apabila calon kepala daerah masih tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, dikarenakan kedisiplinan terhadap protokol covid-19 sangat diperlukan

“Mengingat riskannya pelaksanaan Pilkada 2020 dengan kerumunan massa,” tegas mantan Ketua DPR RI ini. (Wan)

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto Dok MPR)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kepada warga yang berlebaran di rumah saja dalam rangka menekan penularan Covid-19.

Bamsoet, sapaan akrabnya, pun mendorong satgas percepatan penanggulangan Covid-19 dan aparat keamanan untuk mengantisipasi arus balik ke Jakarta dengan memperbanyak titik-titik penyekatan (check point) untuk masuk wilayah Jakarta khususnya dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Kita minta satgas percepatan penanganan Covid-19 dan aparat keamanan yang bertugas di check point untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat serta memberlakukan karantina pribadi bagi pemudik yang masuk ke wilayah Jakarta, guna menghindari kluster baru penyebaran virus Covid-19,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (26/5/2020).

Pihaknya, sambung Bamsoet, juga mendorong aparat yang bertugas untuk secara konsekuen melaksanakan peraturan Gubernur DKI Jakarta yaitu Pergub Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna membantu Pemerintah Daerah DKI dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19.

Mantan Ketua DPR itu mengimbau masyarakat, khususnya pemudik di seluruh daerah untuk tidak kembali ke Jakarta dalam waktu dekat, guna mencegah munculnya episentrum baru penyebaran virus Covid-19.

“Kita berikan apresiasi kepada masyarakat yang mematuhi kebijakan pemerintah dengan tidak mudik ke kampung halaman demi mencegah penyebaran virus Covid-19, serta mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kesehatan yang terus bekerja keras penuh dedikasi dalam melayani dan merawat para pasien yang terinfeksi Covid-19 tanpa kenal lelah,” paparnya. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan walaupun masa bhakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 31 September 2019.

Namun, menurutnya, ikhtiar membuat DPR RI lebih baik tidak akan berhenti. Berkaca pada periode-periode sebelumnya, di periode 2019-2024 ini setiap anggota DPR RI akan mendapat pembekalan tentang Pancasila, wawasan nusantara dan tujuan berbangsa dan bernegara.

“Bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), melalui pembekalan tersebut kita berharap wajah DPR RI 2019-2024 akan meningkat lebih baik dari periode sebelumnya. Mulai tahun 2018, kita juga sudah buat aplikasi DPR NOW sebagai bentuk transparansi kinerja, mendekatkan DPR RI dengan rakyat, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Pengurus Formappi yang hadir antara lain Ketua Formappi I Made Leo Wiratma, Lucius Karus, Veronica W Sulistyo, Albert Purwa, M Djabijono, Yani Kardono, dan Subiyanto.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga memperlihatkan kepada Formappi sistem kontrol berbasis digital yang berada di ruang kerja Ketua DPR RI, sebagai turunan dari keberadaan aplikasi DPR NOW. Sehingga semua kegiatan di setiap komisi dapat dimonitor.

“Hingga 24 Juli 2019, pengguna DPR NOW mencapai 10.298. Masyarakat juga sangat aktif menyampaikan aspirasi. Sejak diresmikan pada 29 Agustus 2018 hingga 24 Juli 2019 sudah ada 385 aduan yang disampaikan masyarakat. Komisi X paling banyak menerima aduan, mencapai 91 aduan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyampaikan dalam Masa Persidangan V, DPR RI sudah menyelesaikan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Sebut saja, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

“Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana dan Ekstradisi diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pemberantasan tindak pidana antar kedua negara. Perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, DPR RI juga telah mengesahkan RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional serta memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Di bidang pengawasan, DPR RI telah menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden RI agar saudari Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti. Di samping itu, DPR melalui Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII telah melakukan pengawasan terhadap temuan adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan pabrik Mie Instan milik PT. Indofood Tbk di Medan, Sumatera Utara.

Panja ini meminta kepada pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap temuan tersebut,” pungkas Bamsoet. (Wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan karakter Islam di Indonesia yang moderat harus terus diteguhkan. Tak hanya itu, gerakan moral intelektual yang didasarkan atas ajaran Islam bagi bangsa Indonesia harus tetap menjadi bagian dari spirit kesadaran sosial dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Bukan justru menambah permasalahan baru yang bisa menyulut api permusuhan.

“Mahasiswa Islam sebagai kaum intelektualitas punya tanggungjawab besar untuk tidak hanya berperan sebagai agent of change saja. Melainkan juga sebagai penjaga api semangat keindonesiaan di satu sisi, dan semangat keislaman di sisi yang lain. Saat tidak lagi menyandang status mahasiswa, tanggung jawab tersebut tak lantas padam begitu saja. Melainkan harus tetap dipelihara agar tetap menyala,” ujar Bamsoet saat menghadiri buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam Indonesia (KAHMI) di Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Selain Bamsoet yang merupakan Dewan Pakar KAHMI, turut hadir sejumlah tokoh KAHMI lainnya seperti Akbar Tandjung, Hamdan Zoelva, Harry Azhar Azis, Abdul Latif, Rohmi  Dahuri, dan Anwar Nasution.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mengajak para anggota KAHMI tak melupakan nilai-nilai perjuangan yang telah mereka dapatkan selama berorganisasi di HMI. Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Melainkan menjadi kekuatan utama bagi bangsa Indonesia.

“Saat kuliah dahulu, saat berada di HMI, kita semua selalu mengecam ketidakadilan. Jangan sampai sekarang saat berada di KAHMI dan telah menjadi orang besar, justru kita menjadi sumber ketidakadilan itu sendiri. KAHMI telah banyak mengantarkan anggotanya menjadi tokoh penting di republik ini. Mari bertanggungjawab terhadap jabatan yang telah diamanahkan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti semakin dekatnya rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jangan sampai KAHMI menjadi korban politik dari para elite politik yang ingin memancing keributan, apalagi jika sampai mengatasnamakan agama Islam.

“Tak bisa dipungkiri, kader KAHMI tersebar di berbagai partai politik dan kelompok lainnya. KAHMI justru harus berdiri paling depan menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan. Apalagi perpecahan yang menjual agama demi ambisi sejumput kekuasaan,” pungkas Bamsoet. (sa/wan)