Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Sosial/Kemensos, untuk membuat program dengan strategi yang cocok untuk lansia.

“mengingat dampak pandemi covid-19 di dalam kehidupan lansia sangat rentan seperti aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, yang perlu menjadi perhatian,” ujar Bamsoet menyikapi dampak dari pandemi Covid-19 yaitu menurunnya kualitas hidup warga lanjut usia/lansia, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian kondisi sosialnya.

Pihaknya, sambungnya, juga mendorong pemerintah untuk memikirkan strategi yang dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi lansia, serta memastikan para lansia tersebut tidak terpapar virus corona, dikarenakan ketakutan lansia untuk pergi ke layanan kesehatan.

“Kita dorong pemerintah memberikan pendampingan ekstra kepada kelompok masyarakat lansia, terutama dalam layanan akses kesehatan, dikarenakan saat ini 28 persen layanan kesehatan tutup dan tidak melayani pasien yang tergolong lansia,” tukas politisi Partai Golkar itu dalam siaran persnya.

Mantan Ketua DPR RI itu kembali menuturkan bahwa pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memikirkan aspek ekonomi masyarakat lansia dengan memberikan bantuan sosial, dikarenakan saat ini lansia masih banyak yang harus bekerja namun mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pemerintah harus berupaya dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat lansia dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dikarenakan kalangan lansia yang cukup rentan terpapar covid-19.

“Kita mendorong pemerintah dapat memperhatikan kelompok masyarakat lansia di berbagai aspek, terutama di masa pandemi covid-19, sehingga ke depannya masyarakat lansia juga dapat mengikuti adaptasi kebiasaan baru tanpa adanya tekanan,” terang Bamsoet. (wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Rektor IKOPIN Burhanudin Abdullah.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para mahasiswa baru agar memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan baik.

Mengingat, sambungnya, tak semua lulusan SLTA dapat merasakan pendidikan di bangku kuliah, dikarenakan alasan ekonomi maupun keterbatasan daya tampung kampus yang tidak sebanding dengan jumlah siswa SLTA yang lulus.

“Menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat sekitar 3,7 juta lulusan SLTA setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 48,6 persen, terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Diperkirakan, setiap tahun hanya sekitar 30 persen lulusan SLTA yang dapat meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi,” ujar Bamsoet saat mengisi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Rektor IKOPIN Burhanudin Abdullah, Wakil Rektor II IKOPIN Dandan Irawan, serta segenap civitas akademika IKOPIN yang hadir secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, eksistensi suatu bangsa sangat bergantung kualitas sumber daya manusia, yang juga tergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Membangun karakter bangsa bukanlah langkah instan. Tetapi memerlukan upaya yang bersifat masif, kontinyu, dan berkesinambungan. Terlebih di tengah masa pandemi yang berat ini, bangsa Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan kebangsaan lainnya, seperti melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, de-moralisasi generasi muda bangsa, dan memudarnya identitas dan karakter bangsa.

“Dalam kerangka pemikiran tersebut, MPR RI sebagai representasi rumah kebangsaan secara konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI, yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia,” tandas Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini turut mengapresiasi langkah IKOPIN yang menjadikan pengenalan kehidupan kampus tidak hanya sebagai proses adaptasi mahasiswa baru terhadap lingkungan pendidikan di kampus. Melainkan juga membekali mahasiswa yang notabene termasuk generasi milenial dengan dasar-dasar pembentukan karakter kebangsaan melalui materi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Generasi milenial yang saat ini menjadi pembelajar di kampus, tidak saja dituntut menjadi generasi yang unggul dan berkualitas dalam bidang akademik, tetapi jauh lebih penting dari itu, adalah generasi yang berkarakter Indonesia dan berhati Pancasila,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengajak para mahasiswa baru IKOPIN untuk mengangkat kembali citra dan marwah koperasi. Dari IKOPIN harus lahir kader koperasi dan wirausahawan sukses yang berdaya saing global. Selain, mampu menghasilkan penelitian yang mendorong lahirnya produk-produk kreatif dan inovatif di bidang per-koperasian dan kewirausahaan serta memotivasi tumbuhnya koperasi-koperasi dan UKM baru.

“Di tengah laju modernitas zaman, kehadiran IKOPIN sebagai institusi pendidikan yang menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan koperasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, adalah suatu bentuk keberpihakan yang patut kita apresiasi bersama. Tanpa adanya keberpihakan, saya khawatir kita tidak akan mampu lagi memaknai koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional kita,” terangnya. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto Dok MPR)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Pemerintah didorong perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, dengan berorientasi pada jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat, mengingat Perppu bisa mengatur hal teknis, seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait penundaan Pilkada serentak yang disuarakan sejumlah pihak disebut masih memerlukan payung hukum agar bisa terlaksana.

“Kita juga mendorong pemerintah bersama DPR RI dapat membahas materi Perppu di masa sidang DPR untuk menyetujui perppu tersebut menjadi UU atau tidak, dengan melibatkan para epidemiologi maupun Satgas Penanganan Covid-19 untuk menentukan ukuran atau indikator apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan KPU dalam menyelenggarakan pilkada,” ujar Bamsoet dalam siaran persnya, Senin (21/9/2020).

Pihaknya, sambungnya, minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan metode kotak suara keliling (KSK) sebagai alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke tempat pemungutan suara (TPS), mengingat penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi dinilai akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

“KPU juga kita dorong dapat menyusun aturan yang ketat mengenai mekanisme selama pelaksanaan masa kampanye ditengah pandemi Covid-19, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan,” tegas mantan Ketua DPR RI ini. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Kak seto.

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak tokoh masyarakat untuk Ngobrol Asyik (Ngobras) dan Ngomong Politik (Ngompol) dalam kanal Youtubenya, Bamsoet Channel.

Kali ini Bamsoet Ngobras sampai Ngompol bersama Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi (Kak Seto).

Melalui dialog seru sambil bernyanyi di studio Podcast Kak Seto, terkuak misteri dibalik rambut berponi Kak Seto yang tak pernah ia ubah. Selain karena menggemari The Beatles, gaya rambut poni Kak Seto ternyata juga untuk menutupi bekas luka jahitan karena terjatuh pernah terjatuh waktu kecil.

“Tak banyak yang tahu, Kak Seto punya kisah hidup yang penuh perjuangan. Ia pernah menjadi gelandangan dan tidur di emperan, hingga akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai office boy lalu menjadi asisten Pak Kasur dan Ibu Kasur di usianya ke-18 tahun. Karena masa sulitnya di saat remaja itulah, yang menjadi salah satu alasannya mengabdikan diri di dunia anak-anak. Menjadi pengayom agar anak Indonesia bisa mendapatkan cinta dan perhatian,” ujar Bamsoet usai Ngobras sampai ngompol bersama Kak Seto, di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menceritakan, salah satu titik balik hidup Kak Seto terjadi saat dirinya bekerja sebagai asisten Bu Kasur, isteri dari Pak Kasur. Pasangan suami istri tersebut merupakan tokoh pendidikan anak Indonesia. Pendiri TK Mini di Jakarta yang punya banyak acara TV mengedukasi anak-anak, sekaligus juga pencipta lagu anak.

“Sebelum wafat, Pak Kasur mengamanahkan kepada Kak Seto untuk momong anak-anak Indonesia. Dari mereka berdualah, Kak Seto mendapat banyak pengaruh baik. Ini menandakan jika kita ingin menjadi orang baik, bergaulah dengan orang baik juga,” tukas Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Kak Seto bahkan pernah beberapa kali ditawari menjadi menteri. Namun dirinya memilih untuk tetap di lajur yang sejak dahulu ditekuni. Menjadi sahabat dan selalu dekat dengan dunia anak-anak.

“Berada di luar sistem pemerintahan, bukan berarti Kak Seto tidak mau ikut ambil bagian dalam memajukan pendidikan Indonesia. Ia selalu memberikan banyak pemikiran bernas. Ia tak pernah letih mengingatkan agar sistem pendidikan harus selalu mengedepankan etika dan estetika. Sistem pendidikan juga tak boleh kehilangan akar nasionalisme yang mengajarkan kepada setiap peserta didik untuk selalu mencintai Tanah Air,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, Kak Seto juga selalu menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah haruslah menggembirakan. Karenanya guru tak hanya sekadar mengajarkan mata pelajaran dari buku tetapi juga harus mendidik, harus kreatif menggali minat sang anak dengan menghidupkan suasana kelas.

“Terlebih di situasi pandemi Covid-19 yang membuat sistem pembelajaran menjadi jarak jauh menggunakan media daring. Guru harus kreatif agar para peserta didik tidak bosan. Memang tak mudah bagi guru, peserta didik, maupun orang tua menghadapi hal ini. Namun kita semua tak boleh menyerah, demi masa depan anak-anak kita,” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, dalam skala kenegaraan Indonesia memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai tempat bermusyawarah mencari mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Menurut Kak Seto, dalam keluarga pun harus ada MPR, yakni Majelis Permusyawaratan Rumah Tangga, sebagai wadah menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga.

“Maksudnya, para orang tua seyogyanya melibatkan anak-anak berdiskusi berbagai persoalan di rumah dengan cara bermusyawarah. Biarkan pula anak-anak mengisi hari-hari mereka dengan keceriaan melalui aktivitas belajar dan bermain,” terangnya. (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR dan direksi PT Bio Farma.

Bandung (indonesiajurnal.com)-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas.

Berkat kerja sama Indonesia dengan China melalui PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech Ltd, telah menyelesaikan uji klinis tahap I, II dan sekarang masuk tahap III dengan melibatkan 1.620 relawan.

Saat ini Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap III yang diperkurakan akan selesai pada akhir tahun ini. Mengingat bahan baku vaksin baru masuk dari China bulan November, maka diharapkan pada Februari 2021 vaksin Corona dari Bio Farma sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

“Mulai November 2020 hingga Desember 2021, Indonesia akan mendapatkan sekitar 260 juta bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac. Ketersediaan 260 juta bulk tersebut akan membuat Bio Farma bisa memproduksi sendiri 130 juta vaksin. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab melalui Bio Farma dan G-42 untuk pengadaan 10 juta vaksin Sinopharm pada Desember 2020. Kita patut bangga, karena tak semua negara bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari lembaga farmasi terkemuka dunia,” ujar Bamsoet usai berkunjung ke PT Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/9/2020).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Direksi PT Bio Farma yang hadir antara lain Direktur Utama Honesti Basyir, Direktur Keuangan dan Mitra Bisnis IGN Suharta Wijaya, Direktur Operasi M Rahman Roestan, Direktur Pemasaran, Penelitian, dan Pengembangan Sri Harsi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, ada 260 juta penduduk Indonesia yang perlu di vaksin. Sementara kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas. Perlu political will dari pemerintah untuk mengutamakan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal ini.

“Sesuai saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju. Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di breakdown lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” tutur Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini, sebagai induk holding BUMN bidang Farmasi (membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma), Bio Farma dalam jangka panjang bisa memproduksi sendiri vaksin penangkal virus Covid-19 sesuai strain virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai Vaksin Merah Putih, yang dikerjakan paralel antara Bio Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Eijkman dan perguruan tinggi.

“Memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun di bidang farmasi, Bio Farma punya rekam jejak dan kredibilitas yang tak perlu diragukan. Sebagai produsen vaksin terbesar di kawasan Asia Tenggara, produk yang dihasilkan Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 150 negara. Memproduksi vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia, bukan hal yang sulit bagi Bio Farma,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menargetkan pada Januari 2021 uji klinis selama sepuluh bulan terhadap Vaksin Merah Putih sudah bisa dilakukan. Sehingga pada kuartal ketiga 2021, Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Merah Putih dengan target produksi mencapai 320 juta di tahun 2022. Sekitar 96 juta penduduk yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis. Sementara masyarakat umum lainnya bisa membeli dengan harga terjangkau.

“Selain pengadaan vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya dalam menyiapkan vaksinasi massal terhadap rakyat Indonesia. Seperti jarum suntik, kotak penyimpanan vaksin maksimal suhu 8 derajat celcius, dan lainnya. Ini akan menjadi sejarah pertama vaksinasi terbesar yang dilakukan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang, agar nanti tak kedodoran,” terangnya.  (Wan)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Terutama dalam hal penerapan sanksi.

Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.

“PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi. Namun, tetap saja jumlah kasus Covid-19 tetap terus bertambah.

“Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,’’ kata Bamsoet dalam siaran persnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

“PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain,” urai Bamsoet.

Karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik. Termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan holistik, kebijakan yang berorientasi pada sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.

“Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,’’ terangnya. (Wan)

Oleh karena itu, Bamsoet berharap DPR RI dan Pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat. “Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Turut hadir 15 dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, antara lain Dekan FISIP UNHAS Prof. Dr Amin, Dekan FIS UNJ Dr. Muhammad Zid, Dekan IPDN Bandung Dr. Ismail Nurdin, Dekan FISIP UNAND Dr. Hardi Warsono, Dekan FISIP UNPATTI Prof. Tonny D. Pariela, Dekan FISIP UNTIRTA Dr. Agus Sjafri, dan Dekan FISIP UNSIL Dr. Iis Marwan.

Dalam pertemuan tersebut, para dekan menyoroti sejumlah hal, di antaranya pengesahan revisi UU KPK, pembahasan RUU KUHP, gerakan demonstrasi dari berbagai mahasiswa dan pelajar, hingga moralitas parlemen. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, jika dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum, kedepan juga dirinya berharap DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lainnya untuk sama-sama membedah RUU KUHP. Sehingga DPR RI dan pemerintah punya insight dari berbagai disiplin ilmu.

“Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan,” terang Bamsoet. Terkait penolakan revisi RUU KPK, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka kini bolanya ada di pemerintah. Jika masyarakat tak puas, bisa juga mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan. Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi moralitas Parlemen yang dianggapnya belum ada perubahan signifikan. Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan, terdiri dari berbagai macam tipe orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Terlepas dari latar belakang dan kualitas masing-masing individu yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI, faktanya mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan. Kini berbagai partai politik tengah melakukan pembenahan besar-besaran, menarik sebanyak mungkin milenial ke kancah politik dengan harapan ada alih generasi,” tuturnya. Wakil ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menambahkan, sudah saatnya sistem Pilkada dan Pemilu secara langsung dikaji ulang. Karena, secara tidak langsung menjadikan politik berbiaya tinggi.

“Dapat dibayangkan untuk menjadi kepala daerah saja dibutuhkan puluhan miliar. Begitu juga untuk terpilih menjadi anggota Parlemen. Kalau dipikir jernih, hanya mengandalkan gaji yang diterima tentu tidak akan menutupi pengeluaran yang ada. Akibatnya, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Karenanya, sistem pemilihan langsung seperti sekarang perlu dikaji ulang lagi untuk menghindari mudharat yang lebih besar,” pungkas Bamsoet. (wan)

Jakarta (indonesiajurnal.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera memberikan bantuan air bersih dengan cara mengirimkan mobil tangki air ke daerah-daerah yang mengalami krisis, sehingga dapat memenuhi sementara kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait krisis air bersih yang semakin meluas sebagai dampak dari musim kemarau panjang seperti yang dialami masyarakat di Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kita juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemda untuk mencari solusi dengan cara membuat sumur artesis yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran persnya, Jumat (16/8/2019).

Pihaknya, sambung politisi Partai Golkar itu, juga minta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Ditjen SDA untuk melakukan inovasi yang dapat menanggulangi terjadinya kekeringan, seperti dengan melakukan hujan buatan pada saat musim kemarau serta membuat sumur-sumur resapan, wadah, atau embung yang dapat menampung air dalam jumlah yang banyak.

“Kita juga mendorong Pemda bersama dengan masyarakat setempat untuk memperbaiki embung atau sumur untuk penampungan air yang tidak berfungsi dengan baik, dengan cara melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasi, melakukan penghijauan, dan melakukan konservasi lahan,” tukasnya.

Selain itu, Bamsoet menambahkan, pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) untuk menyiapkan langkah antisipasi dan mewaspadai penyakit-penyakit yang akan dialami masyarakat akibat kekurangan air bersih.

“Kita mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan air bersih, dan selalu menggunakan air bersih untuk memasak maupun mandi, cuci, kakus (MCK), guna menghindari terkena penyakit yang rentan menyerang saat musim kemarau,” terangnya. (wan)