Ilustrasi (ist)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Menteri Perhubungan diminta merevisi Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 10 tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi yang dinilai mengancam dunia usaha logistik. Demikian ditegaskan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

“Sikap kami (ALFI) adalah menolak kebijakan yang berpotensi mengancam usaha sektor ini dengan melindungi usaha logistik nasional,” tandas Ketua Umum ALFI Iskandar Zulkarnain dalam Munas V ALFI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (17/03/2014).

Dalam pandangan ALFI, revisi KM sangat penting dan perlu untuk memberi kepastian terhadap ribuan usaha logistik di Indonesia.

Ia menambahkan, aturan perundang-undangan di bidang logistik seperti KM Perhubungan Nomor 10 tahun 1988 masih mesti disempurnakan. Selain itu, aturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bidang logistik harus diperbaiki, seperti pelaksanaan Sislognas (Sistem Logistik Nasional) yang berjalan lambat dan persoalan stimulus fiskal serta moneter yang belum setara seperti negara lainnya, dan juga masalah dominasinya BUMN penunjang logistik yang kian mengancam kelangsungan swasta. (Mn/Ad)