(Foto: Iwan/indonesiajurnal.com)

Jakarta (indonesiajurnal.com)-Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) tidak menyetujui disahkannya lima Fakultas Kedokteran oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat.

Menurut lembaga-lembaga  itu, penjaminan mutu sangat dibutuhkan agar masyarakat memilih fakultas kedokteran yang baik dan sesuai standar yang berlaku.

“Tim ini sudah melakukan pekerjaannya. Dari tahun 2015 pendaftar ada 36. Dari hasil tim itu dibuat SK oleh Menteri adalah 3 fakultas kedokteran. Lima tidak direkomendasikan oleh tim,” ujar Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (01/04/2016).

Menurutnya, jumlah dokter di Indonesia sudah lebih dari cukup. Apabila disetujui pembukaan fakultas kedokteran lagi, mutu pendidikannya tidak bisa dijamin kualitasnya. Faktor yang mempengaruhi antara lain persiapan dan jumlah pengajar, sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, rasio dosen dan mahasiswa, serta rumah sakit pendidikan.

“Kami khawatir membuka fakultas kedokteran akan  berdampak bagi masyarakat. Kalau dalam satu tahun fakultas kedokteran meluluskan 50% saja, maka akan 50% calon dokter lagi yang menunggu kelulusan,” tegas Bambang.

Sementara, Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Prof. dr. I. Oetama Marsis Sp.OG, mengungkapkan, “Saat ini kita tidak membicarakan produksi dokter. 40 dokter untuk 100 ribu penduduk. Masalahnya hanya distribusi yang belum dilakukan pemerintah.

Pernyataan sikap bersama

Dalam kesempatan tersebut, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)  mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait Keputusan Menristikdikti tentang pembukaan Fakultas Kedokteran baru.

Lima butir pernyataan sikap yang ditandangani Ketua KKI Prof. Dr. dr. Bambang Suriyatno, Ketua PB IDI  Prof. dr. I. Oetama Marsis Sp.OG, Ketua MKKI Prof. Dr. dr. David S. Perdanakusuma, Sp. BP. RE, Ketua ARSPI Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.IP, Ketua AIPKI Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si, dan Ketua PDGI Prof. Dr. drg. Melanie Sadono, M. BioMed, adalah;

1.Mendesak kepada Menristekdikti untuk meninjau kembali pembukaan Fakultas Kedokteran baru yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.

2. Mendesak Menristekdikti  untuk segera membuat Surat Keputusan tentang moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran sebagaimana yang telah disampaikan menteri.

3. Mendesak Menristekdikti untuk melakukan pembinaan kepada Fakultas Kedokteran  dan Kedokteran Gigi yang sudah ada berdasarkan akreditasi dan angka kelulusan uji kompetensi.

4. Menarik diri dari tim evaluasi pembuikaan Fakultas Kedokteran baru sebelum ada tindak lanjut dari pernyataan sikap di atas.

5. Sebagai bentuk kepeduliaan dan perlindungan kepada masyarakat, kami akan terus mengingatkan risiko atau konsekuensi atas pembukaan Fakultas Kedokteran yang tidak sesuai prosedur pada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membuat keputusan.

(Wan)