Sabtu, 25 September 2021
Kamis,18 September, 2014 0
Jakarta (indonesiajurnal.com)-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan imbauan kepada Presiden RI 2014 terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dalam menjatuhkan atau memutuskan suatu kebijakan apa pun.
Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menjelaskan bahwa imbauan itu diberikan lantaran menurut pengamatannya dalam beberapa hari terakhir, media massa banyak yang memberitakan langkah dan rencana kebijakan Jokowi.
“Tak pelak, bau sinis dan bibit ketidakpercayaan publik pun mulai bermunculan. Semua ini dikarenakan opsi kebijakan dan statement Jokowi yang sering ‘plintat plintut’ atau tidak konsisten,” ujar Farhan dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (18/09/2014).
Dia pun mengaku khawatir jika Jokowi nantinya akan menjadi ‘bulan-bulanan’ pemberitaan buruk oleh sejumlah media massa, yang akan menimbulkan dampak berupa menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap keamanan dan stabilitas politik ke depan.
“Oleh karena itu, Pak Jokowi sebaiknya dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan kebijakan apapun. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, agar tidak berakibat fatal dalam mengelola dan menahkodai pemerintahan RI kedepannya,” ucap dia.
Farhan lantas mencontohkan sikap Jokowi, yang memutuskan akan memakai sebanyak 34 menteri untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan RI lima tahun kedepan. Menurut dia, sikap itu telah merusak janji yang pernah diucapkan Jokowi.
“Sikap itu merusak janjinya saat kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet,” ungkapnya.
Begitu pula terkait dengan informasi mengenai perubahan nama-nama dan departemen, seperti mengganti Kementerian Agama (Kemenag) RI. Farhan menilai, hal ini akan membangkitkan reaksi negatif, karena kebijakannya yang kontra produktif.
“Pak Jokowi sudah, tak perlu lagi umbar omongan manis ke rakyat. Soal kabinet, itu memang merupakan hak prerogratifnya. Tapi, Jokowi harus semakin hati-hati. Sebab belajar dari hal itu, bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye lain juga akan ‘disimpangkan’,” kata dia.
Apalagi, tambah Farhan, rakyat sudah menilai ketidakkonsistenan Jokowi itu.
“Ini bisa merubah pemahaman publik. Saya harap Pak Jokowi menyudahi tindakan gegabah macam ini, supaya pemerintah ke depan bisa bekerja dengan kepercayaan penuh dari rakyat,” tukasnya. (Rambe)
Agustus 31, 2017 0
Juni 18, 2017 0
April 25, 2017 0
April 13, 2017 0
Jumat,28 Febuari, 2014 1
Sabtu,25 September, 2021 0
Rabu,01 Mei, 2013 0
Rabu,01 Mei, 2013 0
Rabu,03 Juli, 2013 0
Rabu,03 Juli, 2013 0
Sabtu,25 September, 2021 0
Kamis,02 September, 2021 0
Selasa,31 Agustus, 2021 0
Jumat,27 Agustus, 2021 0
Kamis,26 Agustus, 2021 0
Rabu,25 Agustus, 2021 0